OJK Bengkulu Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS, Dorong Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Bengkulu, Narasiberita.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Perusahaan Pergadaian Swasta.

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session bagi lembaga jasa keuangan di bawah pengawasan Kantor OJK Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Kota Bandar Lampung, Jumat (6/1/2026).

Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, mengatakan penerapan tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan usaha lembaga jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

OJK Nilai Sektor Jasa Keuangan Tetap Stabil, 1.489 Aktivitas Keuangan Ilegal Dihentikan Sepanjang 2026

6/11/2026

Menurutnya, tata kelola tidak sekadar menjadi kewajiban dalam memenuhi ketentuan regulator, tetapi juga menjadi landasan untuk memastikan pengelolaan lembaga berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas.

“Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan terhadap ketentuan regulator, tetapi juga menjadi landasan dalam memastikan pengelolaan lembaga jasa keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Ayu.

Ia menegaskan, seluruh lembaga jasa keuangan perlu memperkuat penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadapi dinamika industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.

OJK Luncurkan PELITA Syariah, Perluas Literasi Keuangan Lewat Jaringan Dakwah

2/11/2026

Ayu juga mengingatkan pentingnya komitmen seluruh jajaran lembaga, mulai dari pimpinan hingga seluruh organisasi, untuk menerapkan tata kelola secara konsisten demi menjaga kesehatan usaha dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, OJK Provinsi Bengkulu turut memaparkan hasil evaluasi pengawasan terhadap kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan di wilayah Bengkulu.

Berdasarkan posisi September 2026, industri BPR dan BPRS di Provinsi Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Total aset mengalami kontraksi sebesar 9,54 persen menjadi Rp359,70 miliar.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) turun 4,63 persen menjadi Rp239,27 miliar. Adapun kredit atau pembiayaan mengalami penurunan sebesar 13,16 persen menjadi Rp272,42 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK dalam mendorong peningkatan kinerja, memperkuat daya saing, serta mengoptimalkan kontribusi BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah.

Di sisi lain, kinerja LKMS dan Perusahaan Pergadaian Swasta di bawah pengawasan OJK Bengkulu menunjukkan perkembangan positif.

Hingga September 2026, total aset tumbuh 7,19 persen secara year-to-date (YtD) menjadi Rp29,69 miliar. Total pembiayaan juga meningkat 14,55 persen menjadi Rp16,11 miliar.

Bahkan, nominal pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) mengalami penurunan sebesar 10,40 persen menjadi Rp373 juta.

Meski menunjukkan pertumbuhan positif, OJK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan memperkuat pengelolaan risiko agar perkembangan usaha tetap sehat dan berkelanjutan.

Selain evaluasi kinerja, kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi implementasi ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, market conduct, serta pelindungan konsumen.

Materi yang disampaikan mencakup pentingnya transparansi informasi, perlakuan adil terhadap konsumen, serta tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat.

Kegiatan ini diikuti 28 peserta yang terdiri dari perwakilan direksi, dewan komisaris, serta pejabat BPR, BPRS, LKMS, dan Perusahaan Pergadaian Swasta.

Melalui kegiatan tersebut, OJK Provinsi Bengkulu berharap terbangun sinergi dan komunikasi yang semakin kuat antara pengawas dan pelaku industri jasa keuangan.

Pengetahuan dan informasi yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pelindungan konsumen di masing-masing lembaga.

OJK Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.

(Nb)