Evaluasi Kritis LKPJ 2025: DPRD Sidoarjo Layangkan 29 Rekomendasi, Soroti ATS dan Kelas Rusak
SIDOARJO-Jatim, Narasiberita.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo memberikan catatan serius terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun anggaran 2025.
Dalam Sidang Paripurna yang digelar Kamis (16/4/2026) siang, pihak legislatif menyerahkan 29 poin rekomendasi sebagai rapor evaluasi untuk ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Abdillah Nasih dan dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo Subandi, serta jajaran Forkopimda dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Juru bicara DPRD Sidoarjo, M. Rojik, menyoroti adanya ketimpangan antara capaian administratif dengan realita di sekolah-sekolah.
Meskipun LKPJ mencatat realisasi indeks infrastruktur pendidikan mencapai 96,37%, DPRD menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi faktual.
Kerusakan Ruang Kelas: DPRD mengungkap data masih adanya 434 ruang kelas SDN dan 170 ruang kelas SMPN yang mengalami kerusakan (ringan, sedang, hingga berat).
Anak Tidak Sekolah (ATS): Angka ATS yang masih tinggi menjadi alarm bagi Dinas Pendidikan untuk segera melakukan program penjangkauan dan perluasan layanan inklusif hingga ke tingkat desa.
Beasiswa: DPRD mendesak perbaikan kemitraan dunia usaha dalam penyaluran 10.000 beasiswa kuliah agar tepat sasaran.
Sektor kesehatan tak luput dari kritik tajam, terutama terkait infrastruktur medis yang tertunda.
RSUD Sedati: Legislatif mendesak agar pembangunan RSUD Sedati yang sempat mangkrak diselesaikan tahun ini dan wajib beroperasi pada 2027.
Puskesmas Baru: DPRD meminta realisasi pembangunan dua Puskesmas baru pada tahun anggaran 2026 untuk memeratakan layanan kesehatan.
Kesiapan SDM: Selain fisik bangunan, pemenuhan tenaga medis dan penunjang harus dipersiapkan sejak dini.
Menanggapi keluhan masyarakat yang menahun soal jalan rusak, DPRD mengusulkan pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) perbaikan jalan.
Kecepatan Penanganan: URC diharapkan mampu menangani kerusakan jalan aspal segera setelah adanya laporan warga.
Kinerja OPD: M. Rojik menilai kinerja sejumlah OPD masih kurang sistematis dan lambat dalam merespons kebutuhan publik.
Sektor
Poin Penekanan
Pendidikan
Perbaikan 604 ruang kelas (SD & SMP) serta penekanan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kesehatan
Percepatan operasional RSUD Sedati dan pembangunan 2 Puskesmas baru.
Infrastruktur
Pembentukan Unit Reaksi Cepat (URC) untuk perbaikan jalan rusak.
Tata Kelola
Penguatan transparansi anggaran dan peningkatan kecepatan respons OPD.
Sosial Ekonomi
Sinergi dengan Sensus Ekonomi 2026 dan penurunan angka pengangguran.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menerima seluruh rekomendasi tersebut dan langsung menginstruksikan seluruh jajaran OPD untuk melakukan langkah konkret.
”Kami minta semua OPD segera menindaklanjuti rekomendasi legislatif ini sebagai langkah meningkatkan kinerja dan memastikan program pembangunan di Sidoarjo berjalan ke arah yang lebih baik,” tegas Bupati Subandi.
Ketua DPRD Abdillah Nasih berharap sinergi ini tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan menjadi titik awal perbaikan pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat di 18 kecamatan di Sidoarjo.(Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.