Dugaan Pelecehan Seksual dan Kekerasan di SDN Krapyakrejo 1 Disorot, Disdikbud Diminta Transparan
Pasuruan, Narasiberita.co.id.- Penanganan dugaan pelecehan seksual dan kekerasan yang melibatkan seorang guru berinisial ID di SDN Krapyakrejo 1, Kota Pasuruan, kembali menjadi sorotan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pasuruan didesak bersikap tegas dan transparan, dengan mengutamakan perlindungan terhadap peserta didik.
Sorotan tersebut muncul setelah beredar informasi bahwa guru yang bersangkutan pernah membuat pernyataan tertulis di atas materai pada November 2025 untuk tidak mengulangi perbuatan yang dinilai tidak pantas. Namun, dugaan tindakan serupa kembali mencuat pada November 2026.
Saat dikonfirmasi awak media, Kepala Disdikbud Kota Pasuruan menyampaikan bahwa pihaknya telah memanggil kepala sekolah dan guru yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
“Sudah kami tindaklanjuti dengan memanggil KS dan yang bersangkutan ke Dinas. Hasil BAP kami koordinasikan dengan BKPSDM,” jelasnya.
Ia menyebutkan, guru tersebut menjalani pembinaan di kantor Disdikbud selama tiga bulan sehingga sementara tidak mengajar di sekolah. Selain itu, berkas penanganan perkara juga telah dilimpahkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Dan dilakukan pembinaan ke Dinas selama tiga bulan sehingga yang bersangkutan tidak mengajar di sekolah, bersamaan juga proses pelimpahan berkas ke BKPSDM,” ujarnya.
Kebijakan tersebut mendapat perhatian sejumlah pihak. Mereka meminta Disdikbud menjelaskan dasar pemberian pembinaan selama tiga bulan serta perkembangan pemeriksaan oleh BKPSDM. Penanganan kasus diharapkan tidak berhenti pada pembinaan administratif apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran yang lebih serius.
Kekhawatiran juga disampaikan sejumlah wali murid. ER, salah satu wali murid kelas I, berharap guru yang bersangkutan tidak lagi mengajar di SDN Krapyakrejo 1.
“Kalau bisa, oknum guru ID ini keluar dari SDN Krapyakrejo 1 supaya saya tidak kepikiran kepada anak saya,” ujar ER.
Ia mengaku anaknya merasa takut mengikuti pelajaran yang diampu guru tersebut. Menurut ER, anaknya pernah mengalami pemukulan sehingga enggan berangkat sekolah ketika jadwal mata pelajaran itu berlangsung.
Keluhan serupa disampaikan MB, wali murid lainnya. Ia menyebut anaknya juga merasa takut mengikuti pelajaran yang diampu ID karena mengaku pernah dipukul pada bagian kepala.
Sementara itu, orang tua seorang siswa laki-laki berinisial BM juga menyampaikan dugaan perlakuan tidak pantas terhadap anaknya. Menurut pengakuan orang tua tersebut, anaknya merasa takut bersekolah karena diduga kerap dicium oleh guru yang bersangkutan saat kegiatan pembelajaran.
Selain laporan dari wali murid, beredar informasi mengenai dugaan adanya sekitar 20 siswa kelas V dan VI yang mengalami berbagai perlakuan, mulai dari tindakan tidak pantas, penghinaan hingga kekerasan fisik. Sejumlah siswa juga disebut merasa takut mengikuti pelajaran agama.
Informasi lain menyebutkan, dalam proses penggalian keterangan oleh pihak bimbingan dan konseling (BK), sekitar 8 siswa diduga mengungkapkan adanya sentuhan pada bagian tubuh intim. Sementara itu, 12 siswa lainnya disebut mengalami dugaan kekerasan fisik.
Sorotan juga disampaikan Ketua LSM Jawapes DPD Jawa Timur, Cak Kaji Sugeng. Ia menilai dugaan pelecehan seksual terhadap siswa sekolah dasar merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara tegas.
“Tindakan pelecehan seksual terhadap siswa sekolah dasar oleh oknum guru adalah kejahatan luar biasa, biadab. Itu juga bentuk pengkhianatan terhadap profesi pendidik dan pelanggaran berat hak asasi anak yang harus ditindak dengan hukuman maksimal serta pemecatan tidak terhormat,” cetus Cak Kaji Sugeng.
Ia menegaskan, pihaknya berencana membawa perkara tersebut ke ranah hukum agar dugaan kasus itu dapat diproses secara tuntas.
“Kami juga akan membawa perkara tersebut ke ranah hukum biar tuntas perkaranya,” tambahnya saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, Wali Kota Pasuruan menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila guru yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran.
“Pemerintah Kota Pasuruan akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum guru yang bersalah,” tegasnya.
Desakan dari wali murid dan LSM tersebut semakin menguatkan tuntutan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Perlindungan terhadap siswa, termasuk pendampingan psikologis bagi anak-anak yang diduga terdampak, harus menjadi prioritas.
Disdikbud, pihak sekolah, BKPSDM, serta instansi perlindungan anak diharapkan memastikan proses pemeriksaan berjalan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan unsur pidana, dugaan perkara tersebut perlu ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
Seluruh pihak juga diharapkan memastikan para siswa tetap memperoleh hak pendidikan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. (Tim)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.