Serap Aspirasi Warga, Sumardi Soroti Persoalan BPJS Kesehatan Nonaktif
Bengkulu, Narasiberita.co.id – Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M., menegaskan pemerintah harus hadir memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama pasien yang mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan saat membutuhkan penanganan medis di rumah sakit.
Penegasan tersebut disampaikan Sumardi saat melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan III Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Bengkulu, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, seorang warga bernama Madensi menyampaikan aspirasi sekaligus mempertanyakan solusi bagi masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.
Menanggapi aspirasi itu, Sumardi menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan, khususnya pasien yang sudah berada di rumah sakit dan mengalami kesulitan akibat status kepesertaan BPJS yang tidak aktif.
“Kalau pasien sudah terlantar di rumah sakit, BPJS-nya wajib dihidupkan oleh pemerintah. Saya katakan wajib dihidupkan oleh pemerintah,” tegas Sumardi.
Ia menjelaskan, penanganan kepesertaan BPJS tidak aktif perlu melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan. Menurutnya, terdapat perbedaan antara peserta yang masih sehat dengan masyarakat yang sudah membutuhkan pelayanan medis.
Bagi peserta yang masih sehat dan kepesertaannya tidak aktif karena menunggak iuran, pengaktifan kembali dapat dilakukan dengan memenuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau pasiennya masih bisa ke mana-mana, masih dalam keadaan sehat, kemudian BPJS-nya mati sampai tiga bulan, kalau macet itu tetap saja bisa diaktifkan, tapi bayar dulu,” jelasnya.
Sumardi juga meminta masyarakat yang mengalami kendala pengaktifan BPJS Kesehatan agar tidak tinggal diam. Ia menyatakan siap membantu menghubungkan warga dengan petugas Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan pendampingan.
“Kalau untuk mengaktifkan itu nanti saya kasih kontak dengan pegawai Dinas Kesehatan Provinsi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sumardi turut menjelaskan bahwa pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat berasal dari beberapa sumber, baik melalui iuran mandiri peserta maupun program jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
Ia menyebutkan, terdapat skema pembiayaan BPJS Kesehatan melalui pemerintah pusat serta dukungan pemerintah daerah, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Makanya tadi ada BPJS Kesehatan Provinsi, ada jaminan kesehatan kabupaten kota. Sisa dari provinsi diambil kota,” jelasnya.
Sumardi menegaskan, masyarakat yang menghadapi persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan harus segera mencari solusi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
“Oleh karena itu apabila BPJS-nya mati maka enggak boleh diam. Nanti saya kasih kepada Ibu Madensi, bisa langsung di provinsi diaktifkan,” tegasnya.
Sumardi juga menceritakan pengalamannya membantu seorang warga yang bekerja sebagai pengemudi ojek online di Bengkulu, tetapi masih menggunakan KTP Jakarta.
Kondisi administrasi kependudukan tersebut menjadi salah satu kendala dalam proses pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Menurut Sumardi, persoalan administrasi kependudukan dapat ditindaklanjuti melalui layanan yang tersedia. Setelah data kependudukan warga tersebut diperbarui menjadi warga Bengkulu, pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan dapat dilanjutkan sesuai prosedur.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi gambaran bahwa kendala administrasi perlu dicarikan jalan keluar agar masyarakat tetap bisa memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Lebih lanjut, Sumardi menekankan pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses jaminan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan medis.
Ia mengimbau masyarakat yang mengalami persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan untuk segera melapor dan berkoordinasi dengan instansi terkait agar mendapatkan solusi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau BPJS-nya mati, jangan diam,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Sumardi berharap berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi perhatian dan bahan perjuangan DPRD Provinsi Bengkulu dalam mendorong peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Reses tidak hanya menjadi ajang menyerap aspirasi, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sekaligus mencari solusi bersama pemerintah.
(Nb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.