Reses di Sawah Lebar, Teuku Zulkarnain Soroti Data Penerima Bansos, Penataan Pedagang hingga Pelayanan BPJS Rumah Sakit
Bengkulu, Narasiberita.co.id – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses masa persidangan ke-III Tahun 2026.
Kegiatan reses tersebut berlangsung di Jalan Meranti, RT 11 RW 03, Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat menjadi perhatian serius, mulai dari ketepatan data penerima bantuan sosial (bansos), penataan pedagang, hingga pelayanan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.
Dalam dialog bersama warga, Teuku Zulkarnain menyoroti persoalan penetapan desil masyarakat yang menjadi dasar pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Menurutnya, masih ditemukan masyarakat yang tergolong tidak mampu, tetapi justru masuk dalam kategori desil tinggi sehingga tidak memenuhi kriteria penerima bantuan.
Ia mempertanyakan akurasi data tersebut karena penentuan desil merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menggunakan sistem pendataan secara nasional.
“Kita mempertanyakan karena yang menentukan desil ini Kemensos. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Kalau bantuan dikirim tetapi tidak bisa diberikan kepada masyarakat yang berhak, tentu ini akan menimbulkan persoalan dan dipertanyakan oleh pihak RT,” tegasnya.
Selain persoalan bantuan sosial, Teuku Zulkarnain juga menanggapi aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang yang berjualan di kawasan fasilitas umum milik Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Ia memahami bahwa para pedagang menggantungkan kehidupan ekonomi dari aktivitas berjualan. Karena itu, penataan pedagang harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat kecil agar tetap memiliki kesempatan mencari nafkah.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa kawasan milik pemerintah, khususnya fasilitas olahraga, harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan bukan menjadi lokasi permanen untuk aktivitas perdagangan.
Menurutnya, pemerintah perlu mencarikan solusi melalui penyediaan atau pemindahan lokasi yang lebih tepat sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum.
“Di satu sisi kita harus membantu masyarakat agar bisa mencari nafkah dan ekonomi tetap berputar. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melihat peruntukan tempat tersebut. Jadi, perlu dicarikan solusi dan tempat yang sesuai bagi para pedagang,” ujarnya.
Persoalan lain yang mendapat perhatian tegas dari Teuku Zulkarnain adalah pelayanan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan, rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, tidak boleh mencari-cari alasan untuk menolak pasien BPJS apabila fasilitas dan kamar perawatan sebenarnya masih tersedia.
Menurutnya, alasan kamar penuh dapat diterima apabila memang kondisi rumah sakit benar-benar tidak memungkinkan. Namun, jika masih terdapat kamar kosong tetapi pasien BPJS tetap ditolak, hal tersebut merupakan persoalan serius yang harus ditindaklanjuti.
“Termasuk saya dari dewan, kalau menemukan ada rumah sakit yang masih menolak pasien BPJS dengan alasan kamar penuh, padahal masih ada kamar, kami akan mengambil tindakan tegas,” katanya.
Bahkan, ia mengingatkan bahwa tindakan terhadap rumah sakit yang terbukti melakukan pelanggaran dapat berujung pada sanksi berat, termasuk pencabutan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau memang benar-benar penuh, kita bisa memahami. Tetapi kalau dicari-cari alasan penuh padahal masih ada kamar, kami akan mengambil tindakan keras. Ini menjadi peringatan bagi seluruh rumah sakit, baik swasta maupun pemerintah,” tegasnya.
Melalui kegiatan reses tersebut, Teuku Zulkarnain berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Bengkulu, sekaligus mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk menghadirkan solusi nyata.
(Nrl)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.