Bupati Natuna Minta POTBV Berikan Kontribusi Nyata untuk Daerah Ini

Natuna, Narasiberita.co.id.– Premier Oil Tuna B.V. (POTBV), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengelola Blok Tuna di Laut Natuna, bersiap melaksanakan survei Geophysical & Geotechnical yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei hingga Juli 2026 mendatang.

Sebagai langkah awal, perusahaan migas asal Inggris tersebut menggelar sosialisasi rencana kegiatan kepada para pemangku kepentingan di Adiwana Jelita Sejuba Resort, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis (7/5/2026) pagi.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya atas rencana pengembangan potensi energi di wilayahnya.

Namun, ia memberikan penekanan agar kehadiran industri ekstraktif ini tidak hanya sekadar mengambil sumber daya, tetapi juga membawa dampak positif yang konkret bagi daerah perbatasan.

Kami menyambut baik rencana survei ini. Besar harapan kami, POTBV sebagai pengelola Blok Tuna dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Natuna,” tegas Cen Sui Lan dalam sambutannya.

Perwakilan Harbour Energy, Andry Kristianto, menjelaskan bahwa survei ini merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan sejak menerima persetujuan pemerintah pada tahun 2020 untuk mengembangkan lapangan migas tersebut.

Ia mengakui bahwa investasi di sektor migas memerlukan biaya besar dan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta masyarakat.

Menanggapi stigma negatif yang sering menerpa industri migas terkait eksploitasi sumber daya yang minim perhatian terhadap daerah Andry menyatakan komitmennya untuk mengubah persepsi tersebut.

Industri migas sering dianggap hanya mengambil kekayaan alam tanpa memedulikan daerah. Karena itu, melalui sosialisasi ini kami ingin membangun komunikasi transparan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Natuna,” ungkap Andry.

Melalui forum ini, POTBV berharap dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai ruang lingkup dan jadwal kegiatan survei, sekaligus menjaring masukan dari instansi terkait demi kelancaran operasional yang selaras dengan kepentingan daerah. (Zani)

Tinggalkan Balasan