Buntut Temuan Ombudsman, Komisi XIII DPR dan Ditjenpas Bakal Investigasi Lapas Cibinong
Jakarta, Narasiberita.co.id | Menyusul inspeksi Ombudsman RI ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, langkah evaluasi tata kelola pemasyarakatan segera bergulir.
Komisi XIII DPR RI bersama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dijadwalkan turun langsung ke lokasi untuk menggelar investigasi gabungan pada Rabu (30/9) mendatang.
Keputusan peninjauan bersama ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senin (28/9/2029).
Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi, menegaskan bahwa instansinya telah mengambil serangkaian tindakan tak lama setelah kunjungan Ombudsman pada Rabu (23/9) pekan lalu.
Mashudi memaparkan, pihaknya langsung merespons dengan menerjunkan tim lintas divisi guna menelusuri situasi di lapangan.
Pengusutan awal ini melibatkan Direktorat Pengamanan dan Intelijen, Direktorat Kepatuhan Internal, Bagian Barang Milik Negara, serta Inspektorat Jenderal Kemenimipas.
Selain mengevaluasi sistem pengamanan, penindakan juga menyasar jajaran internal lapas. Pejabat terkait kini tengah ditarik untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggungjawabkan temuan yang ada.
“Kepada pegawai yang bersangkutan telah kami lakukan pemeriksaan dan kami siap melakukan pemeriksaan kembali bersama Komisi XIII DPR RI,” ucap Mashudi di hadapan anggota dewan.
Menanggapi langkah instansi tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan urgensi pengusutan yang lebih komprehensif.
Ia mendesak penerapan sanksi yang proporsional apabila nantinya ditemukan bukti kuat terjadinya pelanggaran di dalam Lapas Cibinong.
Terkait agenda inspeksi silang pada akhir September nanti, Willy menyebut kehadiran parlemen di lapangan sangat krusial.
Hal tersebut tidak hanya bertujuan untuk memotret persoalan secara utuh, tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas sistem keamanan lapas saat ini.
“Kami akan turun langsung untuk melakukan investigasi bersama secara menyeluruh. Hal ini penting sebagai dasar rekomendasi untuk pembentukan Panitia Kerja serta perbaikan sistem pengamanan dan tata kelola Pemasyarakatan,” tegas Willy.
(Rian)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.