DPRD dan Pemkab Pasuruan Sah Setujui Dua Raperda Strategis Non-APBD 2026: Atur Ulang Tarif Pajak hingga Batas Maksimal Modal BUMD
Pasuruan, Narasiberita.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan resmi mengetuk palu persetujuan bersama atas penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD Tahun Anggaran 2026. Pengesahan produk hukum daerah tersebut dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-4 di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Selasa (11/11/2026).
Sidang yang diawali dengan refleksi khidmat peringatan Hari Pahlawan 2026 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat, didampingi Wakil Bupati Pasuruan Gus Shobih Asrori, Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko, serta dihadiri 37 dari total 50 anggota dewan (memenuhi kuorum). Prosesi diakhiri dengan penandatanganan Keputusan DPRD Nomor 19 Tahun 2026 dan naskah persetujuan bersama dengan Bupati Pasuruan Mohamad Rusdi Sutejo.
Kedua regulasi yang disahkan mencakup revisi kebijakan pendapatan daerah serta payung hukum penguatan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):
Revisi Perda Pajak & Retribusi (Perubahan Perda No. 3/2023): Mencakup 13 poin pokok, termasuk penataan tarif PBB-P2 berjenjang serta pemberian keringanan tarif khusus untuk lahan produksi pangan dan peternakan guna melindungi ketahanan pangan daerah.
Perlindungan Fasilitas Sosial dari Retribusi: Mempertegas pengecualian objek retribusi kebersihan untuk fasilitas sosial, tempat ibadah, dan jalan umum agar tidak membebani masyarakat kecil.
Payung Hukum Penyertaan Modal BUMD: Mengesahkan batas maksimal rencana penambahan modal lanjutan bagi empat BUMD strategis Pemkab Pasuruan setelah akumulasi modal terserap hingga 2025 mencapai Rp101,54 miliar.
Syarat Ketat Pencairan Modal (Bertahap): Pansus II mewajibkan pencairan modal tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap berdasarkan kemampuan APBD, audit kesehatan keuangan, dan analisis investasi independen.
Kewajiban Kenaikan Dividen & Layanan: Suntikan modal wajib berbanding lurus dengan peningkatan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mutu layanan dasar masyarakat.
Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugianto, menerangkan bahwa perubahan aturan pajak dan retribusi telah melewati harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jatim, fasilitasi Pemprov Jatim, hingga evaluasi Kemendagri. Aturan baru ini menyeimbangkan optimalisasi PAD dengan keberpihakan pada ketahanan pangan.
Sementara itu, Ketua Pansus II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, menegaskan bahwa rekomendasi persetujuan modal BUMD disertai catatan pengawasan yang ketat agar tidak menjadi beban fiskal tanpa imbal hasil yang jelas.
“Kami merekomendasikan agar penambahan modal ini wajib berbanding lurus dengan peningkatan dividen bagi APBD serta perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Pencairannya harus bertahap sesuai kemampuan APBD dan didahului analisis investasi independen,” tegas Sugiarto.
“Rapat paripurna ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel.”
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh bahwa penyaluran penyertaan modal ini akan dilakukan secara bertahap dengan senantiasa memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kinerja BUMD. Seluruh catatan kritis dewan menjadi pedoman serius bagi eksekutif.”
Dengan disahkannya kedua produk hukum daerah ini, Pemkab Pasuruan memastikan penyesuaian tarif pajak dan retribusi akan diterapkan secara berkeadilan tanpa membebani masyarakat kecil, sekaligus mendorong BUMD agar lebih profesional, mandiri, dan produktif dalam menopang kemandirian fiskal daerah.
(Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.