Mustamin Tak Mau Ada Korban Tenggelam Baru Negara Hadir
Natuna, Narasiberita.co.id. – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, H. Mustamin Bakri, melontarkan kritik keras dalam rapat pembahasan anggaran dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.
Ia tidak terima anak-anak di pulau terluar Natuna harus mempertaruhkan nyawa hanya untuk pulang sekolah.
Video yang sudah viral di media sosial itu memperlihatkan siswa-siswi SMAN 1 Serasan, yang berada di pulau jauh, terpaksa turun dan berenang di lautan karena perahu tidak bisa merapat saat air surut.
“Sudah viral juga di medsos tentang situasi kondisi siswa-siswi SMAN 1 Kecamatan Serasan yang berada di pulau jauh. Kemarin kejadiannya karena situasi air surutnya jauh sehingga tidak bisa perahu, mereka ambil sikap turun dan berenang di lautan itu untuk pulang ke rumahnya masing-masing,” tegas Mustamin, kepada media ini Kamis (12/11/2026)malam.
Menurut Mustamin, itu bukan satu titik saja. Ada dua desa yang bernasib sama, yaitu Desa Batu Berian dan desa di Kecamatan Pulau Panjang.
Anak-anak di sana harus menempuh perjalanan naik pompong lebih kurang satu jam untuk sampai ke sekolah induk di Serasan.
“Artinya untuk mengantisipasi ini, kalau bisa untuk 2027 ini Pak Kadis tolonglah dianggarkan untuk mendirikan sekolah ataupun kelas jauh. Untuk menghindari kecelakaan, risiko yang dialami oleh siswa-siswi yang ada di Desa Kecamatan Serasan dan di Desa Kecamatan Pulau Panjang itu,” desaknya.
Dengan nada tinggi, Mustamin, mengingatkan bahwa selama ini transportasi memang terlihat lancar, tapi begitu alam tidak mendukung, anak-anak itu harus menanggung risiko berat.
“Kalau selama ini kita lihat alhamdulillah transportasi sangat lancar, tapi begitu alam yang tidak mendukung ini mereka harus menanggung risiko yang berat, pimpinan. Maka kesempatan pembahasan anggaran dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, karena SMA ini adalah naungan dari Provinsi Kepri, tanggung jawab kita semua pemerintah dan DPRD, saya berharap 2027 mulai diatur teknisnya di dinas supaya berdiri kelas-kelas jauh di Desa Batu Berian dan Kecamatan Pulau Panjang,” katanya.
Menanggapi teguran keras itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, langsung menyatakan akan menindaklanjuti.
“Kami langsung tindak lanjuti, begitu kemarin koordinasi dengan Bupati Natuna, alhamdulillah ada dua alternatif. Pertama, di situ nanti setelah satu atap di SMP, apakah nanti bisa juga. Kedua, kalau untuk ke depan lahannya memang sudah ada Pak, tetapi memang perlu legalitas sertifikatnya. Kalau ada sertifikatnya kita ajukan ke pusat, insyaallah jadi sekolah baru,” jawab Andi Agung.
Ia mengaku sudah melaporkan ke pimpinan dan meminta anggaran Rp 1 miliar dulu untuk tahun 2027 agar anak-anak tidak lagi berenang.
“Kami sudah melaporkan pimpinan kami, melanggar bahwa ini satu miliar saja dulu untuk bagaimana membangun untuk tahun 2027 sehingga anak-anak kita ini tidak ada lagi yang berenang. Terus terang saja Pak, antara desa dengan ini naik pompong lebih kurang satu jam Pak, jadi memang jauh. Makanya kemarin kami laporkan, kenapa kok kami sudah berulang balik ke Natuna kok tidak ada yang melaporkan ke kita,” ungkapnya.
“Jangan lagi ada alasan birokrasi. Daerah sudah menyampaikan, provinsi wajib hadir. Jangan tunggu ada anak yang tenggelam baru negara bertindak,” pinta Mustamin. (Zani)
(Zani)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.