Bapperida Bengkulu Perkuat Sinergi Pembangunan Rendah Karbon, Targetkan Penurunan Emisi hingga 2045
Bengkulu, Narasiberita.co.id. — Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen dalam melaksanakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Upaya ini dilakukan melalui penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah, pelibatan berbagai pemangku kepentingan, serta penjajakan sumber pendanaan alternatif untuk mendukung program prioritas.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, Sepragusri, ST, M.Si., mengatakan, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan agenda yang telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Koordinasi dan Forum Para Pihak Penguatan Sinergi Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu, di Hotel Amaris, Kamis (29/10/2026).
Menurut Sepragusri, agenda pembangunan tersebut telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah di tingkat provinsi.
“Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ini sebenarnya merupakan program lanjutan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Program ini juga sudah diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, mulai dari pusat hingga daerah,” ujar Sepragusri.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim melalui dukungan mitra pembangunan internasional.
Menurutnya, Bengkulu memiliki peluang untuk memperkuat komitmen pembangunan berkelanjutan karena prinsip keberlanjutan telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah.
Sepragusri menegaskan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus memperhitungkan dampak terhadap lingkungan.
“Kita tidak bisa terus membangun tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan. Sekarang, setiap pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan bagaimana menekan emisi gas rumah kaca sekecil mungkin,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian alam.
Selain menekan emisi, pembangunan berketahanan iklim juga diperlukan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan risiko bencana apabila tidak dimitigasi dan diantisipasi sejak dini.
Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan aspek mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan.
Lebih lanjut, Sepragusri mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk periode 2025–2045.
Dokumen tersebut memuat proyeksi emisi gas rumah kaca, termasuk target penurunan emisi yang ingin dicapai dalam jangka panjang.
Perencanaan itu menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program prioritas, serta mengukur kontribusi pembangunan terhadap upaya pengurangan emisi.
Ia mengatakan, target jangka panjang tersebut juga diarahkan agar sejalan dengan komitmen iklim global yang tertuang dalam Persetujuan Paris (Paris Agreement).
Meski demikian, upaya mencapai emisi nol bersih (net zero emission) membutuhkan langkah bertahap karena sejumlah aktivitas manusia masih menghasilkan emisi.
“Targetnya adalah bagaimana kita meminimalkan emisi gas rumah kaca. Kita menyadari emisi tidak sepenuhnya bisa dihindari, sehingga perlu ada upaya pengurangan dan penyeimbangan emisi melalui program-program yang tepat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk implementasi, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendapatkan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan untuk menjalankan program Enggano Solar Nexus di Pulau Enggano.
Sepragusri menjelaskan, program tersebut mencakup sejumlah kegiatan yang dirancang untuk mendukung keseimbangan antara pembangunan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, pelaku usaha, organisasi nonpemerintah, serta media massa dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Keterlibatan seluruh pihak dinilai penting, termasuk peran media dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan di tengah pelaksanaan pembangunan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.