LSM Jawapes Desak Pecat Oknum Guru Terduga Pelaku Asusila di SDN Krapyakrejo 1, Dispendikbud Pastikan Proses Sanksi Kepegawaian Berjalan
PASURUAN, Narasiberita.co.id-. Penanganan kasus dugaan pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan verbal terhadap murid di UPT SDN Krapyakrejo 1, Kota Pasuruan, memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jawapes secara tegas mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kota Pasuruan untuk menjatuhkan sanksi terberat, yakni pemecatan, terhadap oknum guru yang diduga terlibat.
Desakan tersebut mengemuka dalam audiensi resmi antara pengurus LSM Jawapes dan jajaran pimpinan Dispendikbud Kota Pasuruan di ruang audiensi kantor dinas setempat, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para kepala bidang, serta jajaran pengawas pendidikan.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan LSM Jawapes menyampaikan keprihatinan mendalam atas terulangnya kasus yang mencederai dunia pendidikan di Kota Pasuruan:
Desakan Sanksi Tegas (Pemecatan): Perwakilan LSM Jawapes, H. Sugeng Samiadji dan Erik, menuntut agar oknum guru yang bersangkutan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) demi memberikan efek jera.
Akumulasi Korban yang Memprihatinkan: Data yang mengemuka menyebutkan terdapat 9 murid yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual, serta 11 murid lainnya yang diduga mengalami kekerasan fisik, verbal, dan penghinaan.
Evaluasi Menyeluruh Kinerja Sekolah: Meminta Dispendikbud memperketat pengawasan satuan pendidikan serta mengevaluasi kinerja kepala sekolah agar insiden serupa tidak kembali terulang pasca-kasus tahun 2025 lalu.
Penegakan Aturan Kepegawaian PPPK: Menyoroti pentingnya penerapan mekanisme hukum kepegawaian secara transparan mengingat status oknum terduga pelaku adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menanggapi desakan dan data yang disampaikan oleh LSM Jawapes, pimpinan Dispendikbud Kota Pasuruan memaparkan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap segala bentuk kekerasan, perundungan, maupun pelecehan seksual di lingkungan satuan pendidikan.
Dispendikbud memastikan bahwa laporan dan hasil investigasi awal telah diserahkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pasuruan pada pertengahan November 2026.
Mengingat status kepegawaian terduga pelaku adalah PPPK, instansi terkait kini tengah memproses pemanggilan lanjutan untuk menjatuhkan sanksi administratif berat sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku.
“Kami berharap sebagai rakyat Kota Pasuruan agar oknum guru tersebut dipecat. Jangan selesaikan perkara ini hanya dengan sanksi biasa, melainkan harus dipecat agar tidak terulang lagi.”
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama dari pihak LSM untuk terus mengawal jalannya proses pemeriksaan hingga tuntas.
Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut bergerak cepat tidak hanya dalam memberikan sanksi administratif kepada pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan trauma psikologis bagi para korban dan keluarganya demi mengembalikan rasa aman di lingkungan sekolah Kota Pasuruan.
(Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.


















