Dana Desa Bandung Baru Memanas! Dugaan Cashback Fiktif Mencuat, Anggaran Ratusan Juta Disebut Perlu Dibongkar APH
Kepahiang, Narasiberita.co.id.-
Pengelolaan Dana Desa (DD) Bandung Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, untuk Tahun Anggaran 2022, 2023, 2024 hingga 2025 kini menjadi sorotan tajam.
Sejumlah kegiatan yang dibiayai menggunakan uang negara tersebut diminta untuk ditelusuri secara serius menyusul munculnya dugaan persoalan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, termasuk informasi mengenai dugaan cashback fiktif.
Sorotan ini bukan tanpa alasan. Berbagai kegiatan dengan nilai anggaran mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya disebut perlu diperiksa secara menyeluruh.
Mulai dari program ketahanan pangan, pengadaan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi lokal, hingga pembangunan infrastruktur desa.
Seorang sumber berinisial JN (45) menyampaikan sejumlah informasi terkait kegiatan dan anggaran yang menurutnya perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum (APH), Inspektorat, maupun Kejaksaan Negeri Kepahiang.
JN meminta agar informasi tersebut tidak sekadar dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Menurutnya, setiap kegiatan harus diuji kesesuaian antara anggaran yang tercantum dalam dokumen dengan realisasi pekerjaan maupun barang yang benar-benar diterima.
DERETAN ANGGARAN 2022–2025 JADI SOROTAN
Berdasarkan data anggaran yang disampaikan sumber, terdapat sejumlah kegiatan yang diminta untuk ditelusuri.
Tahun Anggaran 2022:
Penguatan ketahanan pangan: Rp142.490.000.
Pemeliharaan sarana dan prasarana: Rp91.480.000.
Pembangunan drainase:
Rp54.746.000.
Tahun Anggaran 2023:
Pengerasan jalan lingkungan: Rp202.348.000.
Pengadaan sarana dan prasarana alat peraga edukatif PAUD/TK: Rp61.710.550.
Pengadaan sarana dan prasarana alat peraga edukatif PAUD/TK: Rp8.000.000.
Peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi dan pengolahan pertanian/penggilingan padi atau jagung: Rp67.000.000.
Peningkatan produksi tanaman pangan, alat produksi dan pengolahan pertanian/penggilingan padi atau jagung: Rp99.995.000.
Tahun Anggaran 2024:
Pembangunan/rehabilitasi gorong-gorong dan selokan: Rp143.395.000.
Pengerasan jalan lingkungan permukiman/gang: Rp207.152.000.
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa: Rp124.871.500.
Peningkatan produksi tanaman pangan dan pengolahan pertanian: Rp50.000.000.
Tahun Anggaran 2025:
Pengerasan jembatan milik desa: Rp253.036.500 (nominal perlu dikonfirmasi kembali).
Pengerasan jalan lingkungan/gang: Rp47.143.500.
Pengerasan jalan lingkungan/gang: Rp67.221.500.
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa: Rp185.000.000.
Peningkatan produksi tanaman pangan: Rp21.000.000.
Deretan anggaran tersebut menjadi alasan perlunya pemeriksaan secara objektif dan transparan. Terlebih, kegiatan pembangunan fisik dan pengadaan barang semestinya dapat dibuktikan melalui keberadaan hasil pekerjaan, volume, spesifikasi teknis, serta dokumen transaksi yang sah.
Isu dugaan cashback fiktif menjadi salah satu persoalan yang perlu diklarifikasi dan ditelusuri lebih jauh. Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut masih sebatas dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum.
Jika memang terdapat indikasi pengembalian uang atau transaksi yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan, aparat penegak hukum perlu menelusuri bagaimana mekanisme pembayaran, siapa pihak yang menerima dana, serta apakah terdapat aliran uang yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pemeriksaan juga diharapkan tidak berhenti pada tumpukan dokumen administrasi maupun laporan pertanggungjawaban (SPJ). Sebab, dokumen yang lengkap belum dengan sendirinya membuktikan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi dan anggaran.
APH dan Inspektorat diminta turun langsung melakukan pemeriksaan lapangan, mencocokkan volume pekerjaan, kualitas material, harga pengadaan, bukti pembelian, keberadaan barang, hingga kesesuaian antara realisasi fisik dan laporan keuangan.
Rentang anggaran 2022 hingga 2025 menjadi perhatian penting. Pemeriksaan lintas tahun diperlukan agar setiap kegiatan dapat ditelusuri secara utuh, bukan hanya berdasarkan satu tahun anggaran atau satu jenis pekerjaan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, aparat berwenang diharapkan menindaklanjuti berdasarkan hasil audit dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Publik juga berhak mengetahui apakah anggaran yang bersumber dari uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Bandung Baru atau justru menyisakan persoalan dalam pelaksanaannya.
Kini, perhatian tertuju kepada Inspektorat Kabupaten Kepahiang dan Kejaksaan Negeri Kepahiang. Apakah seluruh kegiatan tersebut akan ditelusuri secara menyeluruh?
Dana Desa bukan milik pribadi, bukan pula ruang tertutup yang bebas dari pengawasan. Setiap rupiah yang dianggarkan harus memiliki bukti penggunaan, hasil pekerjaan, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
NARASIBERITA.co.id mendorong agar persoalan ini ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hal itu juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan prasangka di tengah masyarakat.
Sementara itu, pihak Pemerintah Desa Bandung Baru maupun pihak-pihak terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas informasi yang berkembang.
Publik menunggu jawaban, bukan sekadar laporan. Sebab, ketika uang negara dipertanyakan, pemeriksaan menyeluruh adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
(febi)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.


















