PWI Bengkulu Harus Berdiri untuk Semua, Bukan Kepentingan Kelompok Tertentu
Bengkulu, Narasiberita.co.id. – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bengkulu harus dikembalikan sebagai rumah besar seluruh wartawan dan tidak boleh dikelola hanya untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu saja.
Hal tersebut disampaikan Hasan, mantan Ketua PWI Kabupaten Rejang Lebong selama dua periode, menjelang pelaksanaan Konferensi Provinsi PWI Bengkulu.
Menurut Hasan, momentum konferensi harus digunakan untuk mengembalikan marwah organisasi melalui proses pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan sesuai dengan AD/ART PWI.
“PWI Bengkulu harus berdiri untuk semua anggota, bukan hanya mementingkan wartawan yang berasal dari satu grup media tertentu. Organisasi ini tidak boleh dikuasai atau diarahkan hanya untuk kepentingan jaringan perusahaan media tertentu,” kata Hasan.
Ia menegaskan, Ketua PWI Provinsi Bengkulu yang terpilih nantinya harus mampu merangkul seluruh anggota tanpa membedakan asal perusahaan media, jaringan media, pilihan dalam konferensi, maupun kedekatan pribadi.
Menurutnya, PWI merupakan organisasi profesi yang anggotanya berasal dari berbagai perusahaan media. Karena itu, seluruh anggota harus mendapatkan perlakuan, kesempatan, pelayanan, dan ruang yang sama dalam organisasi.
“Ketua terpilih tidak boleh hanya menjadi ketua bagi wartawan yang berasal dari grup medianya sendiri. Ketua PWI harus menjadi pemimpin seluruh anggota, termasuk mereka yang berasal dari perusahaan media lain,” ujarnya.
Hasan menilai, apabila kepengurusan hanya mengutamakan anggota dari satu grup media, kondisi tersebut dapat memunculkan kesenjangan, rasa tidak adil, dan hilangnya kepercayaan anggota terhadap organisasi.
“PWI bukan organisasi milik satu perusahaan media atau satu jaringan media. PWI adalah rumah bersama seluruh wartawan yang memenuhi ketentuan keanggotaan organisasi,” tegasnya.
Ia juga meminta panitia Konferprov PWI Bengkulu menyiapkan bilik suara serta menerapkan pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia untuk menjamin kebebasan anggota dalam menentukan pilihan.
Permintaan tersebut mengacu pada ketentuan Anggaran Rumah Tangga PWI yang mengatur bahwa pengambilan keputusan harus terlebih dahulu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila musyawarah tidak menghasilkan mufakat, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Khusus pemilihan Ketua PWI Provinsi dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi, pemungutan suara harus dilakukan secara tertulis serta bersifat jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.
“Karena aturan menyebutkan rahasia, panitia harus menyiapkan bilik suara. Jangan mengulang voting terbuka seperti periode sebelumnya karena pilihan anggota dapat diketahui dan berpotensi menimbulkan tekanan,” kata Hasan.
Menurutnya, pemungutan suara terbuka dapat membuat anggota tidak bebas menentukan pilihan, terutama apabila terdapat relasi kerja, hubungan perusahaan, atau tekanan dari lingkungan grup media tertentu.
Karena itu, prinsip kerahasiaan suara harus diwujudkan melalui mekanisme teknis yang jelas, mulai dari penyediaan surat suara, bilik suara, kotak suara, saksi, hingga proses penghitungan yang transparan.
“Pemilihan rahasia bukan sekadar urusan teknis. Ini menyangkut kebebasan anggota, keadilan bagi seluruh calon, dan legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan,” ujarnya.
Hasan juga meminta panitia bersikap netral serta tidak memberikan keuntungan kepada calon atau jaringan media tertentu. Seluruh tahapan konferensi harus dilaksanakan berdasarkan aturan organisasi, bukan berdasarkan kekuatan perusahaan atau kelompok media.
Sebagai mantan Ketua PWI Rejang Lebong selama dua periode, Hasan menilai marwah organisasi hanya dapat dikembalikan apabila PWI dikelola secara profesional, terbuka, dan mengutamakan kepentingan seluruh anggota.
“PWI harus hadir untuk melindungi wartawan, meningkatkan kompetensi, dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota. Jangan sampai PWI hanya menjadi kendaraan untuk memperkuat kepentingan satu grup media tertentu,” tutup Hasan. (Nb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.