Seluruh Fraksi DPRD Kota Bengkulu Sepakat Raperda APBD 2027 Dilanjutkan ke Tahap Pembahasan

Bengkulu, Narasiberita.co.id – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menyatakan persetujuan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pengantar Wali Kota Bengkulu atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo. Turut hadir dari pihak eksekutif Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny P.L. Tobing, bersama jajaran Pemerintah Kota Bengkulu.

Dalam penyampaian pandangan umum, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, masukan, dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi terhadap rancangan APBD 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.

Juru Bicara Fraksi PAN Perjuangan, Fenty Wisnuwardhani, menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap pengantar Wali Kota Bengkulu mengenai Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Fraksi PAN Perjuangan menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN Perjuangan juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bengkulu atas keberhasilan meraih penghargaan Best Investment kategori Kawasan Industri Kota Bengkulu dalam ajang Bengkulu Regional Investment and Economy Forum (BRIF) 2026 pada Oktober lalu.

Selain itu, fraksi tersebut turut menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu sebesar 5,39 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp35,70 triliun.

Terhadap rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang direncanakan sebesar Rp1.218.235.848.061, Fraksi PAN Perjuangan menyatakan setuju untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya dengan tetap berpedoman pada nota keuangan serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Meski memberikan persetujuan, Fraksi PAN Perjuangan juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Di antaranya, mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai inovasi tanpa membebani masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat secara bertahap.

Fraksi PAN Perjuangan juga meminta agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata hingga ke lingkungan permukiman di seluruh kecamatan, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan.

Persoalan banjir turut menjadi perhatian serius. Pemerintah Kota Bengkulu didorong memperkuat perencanaan, penanganan, serta langkah pencegahan di wilayah rawan banjir, baik akibat penumpukan sampah maupun faktor alam seperti tingginya curah hujan.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Saputra, dalam penyampaian pandangan umumnya juga menyatakan persetujuan agar Raperda APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

 

Foto/Nb: Suasana Seluruh Fraksi DPRD Kota Bengkulu Saat Rapat di Ruang DPRD Kota

Fraksi PKS menegaskan bahwa pembahasan pendapatan dan belanja daerah harus tetap berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disepakati bersama.

Kesepakatan tersebut mengacu pada nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Kota Bengkulu dengan DPRD Kota Bengkulu yang telah ditandatangani pada 18 Agustus 2026.

Dengan disampaikannya pandangan umum seluruh fraksi, Raperda APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta menjadi instrumen penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga Kota Bengkulu.

(Nb)

Tinggalkan Balasan