Bupati Natuna Cen Suilan Buka Suara Soal Sinyal Hilang di Kecamatan dan Desa
Natuna, Narasiberita.co.id.- Bupati Natuna, Cen Suilan, memberikan penjelasan terbuka mengenai penurunan kualitas jaringan seluler di sejumlah wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Natuna.
Kondisi hilangnya kekuatan sinyal ini dipastikan merupakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkominfo) pusat.
Bupati Cen Suilan, menyatakan bahwa kebijakan pemangkasan operasional oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo berdampak fatal pada keberlangsungan menara pemancar (tower) rintisan di wilayah perbatasan.
“Penurunan kualitas ini merupakan imbas pengurangan anggaran secara internal di Kementerian Kominfo, khususnya pada pos anggaran BAKTI. Dampak langsung yang dirasakan daerah adalah pengurangan kapasitas pelayanan pada beberapa tower yang selama ini operasionalnya bergantung penuh pada subsidi BAKTI,” kata Bupati Cen Suilan, di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Lantia 2, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Selasa (1/0/11/2026) siang.
Langkah efisiensi dari pusat tersebut bahkan mengarah pada rencana penarikan diri sepihak oleh pihak BAKTI dalam menyubsidi infrastruktur telekomunikasi daerah.
Skema pengelolaan tower kini hanya diprioritaskan bagi layanan komersial atau berbayar mandiri oleh konsumen, sedangkan layanan berbasis pembiayaan subsidi penuh tidak lagi dipertahankan oleh pusat.
Menyikapi kebijakan sepihak tersebut, Pemkab Natuna di bawah kepemimpinan Bupati Cen Suilan, mengambil sikap tegas dengan melakukan langkah intervensi administratif.
Jika masyarakat di desa terdampak bersedia beralih ke skema layanan komersial, Pemkab Natuna siap menjembatani pengajuan ulang langsung ke pihak penyedia layanan serta Sekretariat Jenderal Kementerian terkait.
Sebagai wujud keseriusan penanganan, Bupati Cen Suilan secara resmi telah memerintahkan jajarannya untuk melayangkan surat desakan dan berkoordinasi ketat dengan Dinas Kominfo Provinsi serta Badan Perbatasan Provinsi (BPP) agar keterbatasan sinyal di garda terdepan NKRI ini segera ditindaklanjuti.
“Kami sudah menyurati dan berkoordinasi dengan lintas instansi di tingkat provinsi hingga pusat. Wilayah rawan kendala jaringan seperti Kecamatan Midai dan sekitarnya sudah menjadi perhatian lama, dan kami terus mendesak agar hak akses informasi masyarakat di wilayah ini diakomodasi secara maksimal,” tambahnya.
Meskipun menyadari bahwa operator seluler swasta memiliki banyak pertimbangan bisnis, Bupati Cen Suilan menegaskan bahwa pengiriman surat tuntutan serta jalur koordinasi merupakan komitmen wajib Pemkab Natuna untuk mengawal keadilan infrastruktur digital secara merata di seluruh pelosok wilayah.
(Nb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.