Pemkab Natuna Evaluasi 4 Poin Layanan Kesehatan dan Capaian UHC 98,83%
Natuna, Narasiberita.co.id. – Kepala Cabang Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri), Nara Grace BR Ginting, menggelar Rapat forum kemitraan pengelolaan kerjasama fasilitas kesehatan dengan pemangku kepentingan tingkat Kabupaten Natuna Tahun 2026.
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Natuna, Boy Wijanarko Varianto, serta dihadiri pihak terkait, ini berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kepulauan Riau, Senin (28/9/20206) pagi.
Kepala Cabang BPJS Kepri, Nara Grace BR Ginting, mengatakan ada empat evaluasi pelayanan kesehatan untuk di Natuna, diantaranya.
1. Layanan Puskesmas 24 Jam.
Poin pertama adalah penambahan layanan Puskesmas 24 jam, terutama di Puskesmas Ranai. Disampaikan bahwa saat ini Puskesmas Ranai sudah melakukan penambahan jam layanan, namun belum 24 jam penuh.
2. Pemenuhan Tenaga Dokter dan Dokter Gigi.
Poin kedua adalah pemenuhan tenaga dokter dan dokter gigi. Hingga tahun 2026, masih terdapat 6 Puskesmas di Kabupaten Natuna yang belum memiliki dokter gigi. Hal ini menjadi harapan untuk dapat dipenuhi ke depan.
“Sementara untuk pemenuhan Anjungan Dokter, sudah terpenuhi di Puskesmas Ranai,” ucap Grace.
3. Antrian Online.
Untuk pembuatan sistem antrian online, disebutkan sudah dilakukan dan mengalami peningkatan. Diharapkan ke depan bisa konsisten dalam pencapaian target.
4. Capaian Kepesertaan JKN dan UHC.
Per 1 September, ada update data kepesertaan. Cakupan kepesertaan di Kabupaten Natuna berada di angka 98,83%.
“Angka ini masih dalam target Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 yang minimal 98,0%. Untuk tahun depan, target UHC naik menjadi 99%. Untuk tahun 2027, Natuna hanya perlu mengejar sekitar 0,17% lagi, ujarnya.
Dari sisi keaktifan peserta, peserta aktif berada di angka *86,98%*, turun dari bulan Agustus yang berada di 91,8%. Keaktifan terendah ada di peserta mandiri di angka 48,08%, tertinggi di segmen BPU, PNS dan ASN. Angka keaktifan ini masih di atas batas minimal UHC 2026 yaitu 80%.
Sementara Sekda Natuna, Boy Wijanarko, berharap evaluasi ini dapat meningkat. Selain itu juga dirinya kepada pihak terkait dapat melaksanakan apa yang telah menjadi rancangan.
“Semoga kedepan lebih bisa ditingkatkan lagi,” tutup ya. (Zani)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.