Dugaan Korupsi Disparpora Kepahiang, Tiga Tersangka Kembali Dinyatakan P-21
Bengkulu, Narasiberita.co.id – Penanganan kasus dugaan korupsi kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 terus bergulir.
Terbaru, tiga berkas perkara tersangka yang ditangani penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Bengkulu resmi dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Kepala Bidang Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol. Imam Wijayanto, mengatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait kelengkapan berkas perkara ketiga tersangka tersebut.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap, penyidik selanjutnya akan melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.
Adapun tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial EA, selaku Bendahara Pengeluaran periode Januari hingga Agustus 2023. Kemudian IH, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) periode Januari hingga Agustus 2023, serta RAS, selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepahiang periode Agustus hingga Desember 2023.
“Dapat kami sampaikan, perkara dugaan korupsi Disparpora Kepahiang, berkas perkara atas nama tersangka RS, EA dan IH telah resmi dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Hingga saat ini, empat berkas sudah rampung P-21,” kata Kombes Pol. Imam Wijayanto, Selasa (17/11/2026).
Dalam perkara tersebut, dugaan penyimpangan meliputi sejumlah kegiatan, di antaranya perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK) dan bahan cetak, belanja makan dan minum, belanja alat listrik, serta pekerjaan konstruksi sebanyak tujuh paket pada tahun anggaran 2023.
Total anggaran kegiatan yang menjadi objek penyidikan tersebut mencapai sekitar Rp6,2 miliar.
Sementara itu, berdasarkan laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), dugaan korupsi dalam kegiatan belanja barang dan jasa serta belanja modal Disparpora Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2023 mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar.
Sebagai upaya pemulihan kerugian negara, Polda Bengkulu juga telah melakukan penyitaan sejumlah aset milik para tersangka. Aset tersebut berupa uang tunai, tanah dan bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat, serta kendaraan roda empat.
Atas perkara ini, para tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain itu, penyidik juga mencantumkan penyesuaian kualifikasi yuridis berdasarkan Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Lampiran III Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dengan dinyatakan lengkapnya berkas perkara tersebut, penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Disparpora Kabupaten Kepahiang kini memasuki tahapan selanjutnya, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses penuntutan.
(Nb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.

















