Natuna Belum Dapat Kuota Gas Subsidi Padahal Statusnya Penghasil Gas Nasional
Natuna, Narasiberita.co.id – Pemerintah pusat didesak untuk memberikan perhatian serius dan respons konkret terhadap berbagai persoalan mendasar di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
Salah satu isu paling krusial yang mengemuka saat ini adalah belum adanya alokasi kuota gas subsidi bagi masyarakat setempat, terlepas dari status Natuna sebagai salah satu wilayah penghasil gas bumi terbesar dalam skala nasional.
Kondisi ironis ini menjadi sorotan tajam dari Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani, seusai menggelar pertemuan kedinasan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Natuna.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bupati, Jalan Batu Sisir Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, pada Rabu (30/9/2026).
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan. Ini menurut saya adalah sesuatu hal yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan kami,” ujar Ahmad Muzani kepada awak media.
Ahmad Muzani menegaskan tekadnya untuk membawa aspirasi dan temuan dari garis depan perbatasan ini langsung ke pemerintah pusat.
Menurutnya, daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi nasional sudah sepatutnya mendapatkan hak prioritas dalam menikmati kuota gas subsidi demi kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain permasalahan krisis alokasi gas subsidi, rombongan MPR RI juga menyoroti sektor pelayanan kesehatan di wilayah pulau terluar ini yang dinilai masih memerlukan peningkatan signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Wakil Menteri Kesehatan yang turut serta dalam rombongan telah berkomitmen untuk memberikan atensi penuh.
Langkah ini selaras dengan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar jajaran kabinet memberikan perhatian maksimal terhadap pemenuhan fasilitas kesehatan di wilayah-wilayah perbatasan dan daerah terdepan kedaulatan RI.
Tak hanya itu, perbincangan interaktif dengan Forkopimda turut mengungkap beban ekonomi yang dipikul warga Natuna akibat tingginya harga pangan.
Berdasarkan laporan, harga kebutuhan pokok di pulau ini relatif lebih mahal sekitar 20 hingga 30 persen dibandingkan harga normal di wilayah kepulauan atau daratan lainnya.
Kendati demikian, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa akar masalah inflasi pangan tersebut telah dipetakan dan diklarifikasi oleh pihak Kementerian Perdagangan yang ikut mendampingi kunjungan kerja.
Pemerintah juga tengah merancang dukungan infrastruktur penunjang berupa perbaikan sarana transportasi, pembangunan dermaga, jembatan, hingga pengadaan fasilitas cold storage di perkampungan nelayan guna menekan ongkos logistik.
Dengan adanya tinjauan langsung ini, MPR RI berharap komitmen negara dapat hadir secara nyata di Natuna. Sebagai garda terdepan wilayah kedaulatan Indonesia, penguatan ekonomi domestik dan jaminan energi di Natuna menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan bangsa agar semakin kokoh.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.