OJK Luncurkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan PPDP 2026–2030, Perkuat Ketahanan Industri

Jakarta, Narasiberita, co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ketahanan dan daya saing industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) dalam menghadapi risiko perubahan iklim serta dinamika ekonomi global.

Upaya tersebut diwujudkan melalui peluncuran Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 yang menjadi arah strategis bagi regulator dan pelaku industri dalam meningkatkan pengelolaan risiko keberlanjutan sekaligus memperkuat kontribusi sektor PPDP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Peluncuran peta jalan tersebut dilakukan dalam kegiatan PPDP Sustainability Forum 2026 bertema “Empowering Sustainable Growth: The Strategic Role of PPDP in Indonesia’s Future” di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Polri Kedepankan Pendekatan Humanis dan Kolaboratif dalam Pelayanan Aksi Penyampaian Pendapat

28/10/2026

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan bahwa sektor PPDP memiliki peran strategis dalam mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Menurutnya, sektor PPDP tidak hanya berperan sebagai investor institusional yang mengelola dana jangka menengah dan panjang, tetapi juga sebagai penyerap risiko (risk absorber) yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dan dunia usaha.

“Kontribusi PPDP dalam transisi ekonomi bukan hanya membiayai transisi (financing the transition), tetapi juga melindungi proses transisi tersebut (protecting the transition). Inilah posisi strategis PPDP dalam agenda keberlanjutan: investasi dan perlindungan,” ujar Ogi.

Polri Ajak Masyarakat Jaga Persatuan, Demokrasi, dan Kamtibmas

27/10/2026

Ia menjelaskan, keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dalam penerapannya, prinsip keuangan berkelanjutan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk kesesuaian profil risiko dan imbal hasil investasi, karakteristik kewajiban, likuiditas, serta perlindungan kepentingan pemegang polis dan peserta.

Empat Pilar Strategis Keuangan Berkelanjutan PPDP

Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 disusun sebagai panduan transformasi industri untuk memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan peluang pengembangan bisnis sejalan dengan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Ogi menegaskan bahwa peta jalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri, melainkan menjadi pedoman untuk memperkuat ketahanan sekaligus menangkap peluang ekonomi baru.

“Hal terpenting, kita tidak ingin peta jalan ini dipandang sebagai tambahan kewajiban bagi industri. Peta jalan ini harus menjadi panduan transformasi untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus menangkap peluang dari transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan,” tegasnya.

Peta jalan tersebut mengusung visi mewujudkan industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun yang sehat serta berdaya saing melalui penerapan prinsip keuangan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

Untuk mewujudkan visi tersebut, OJK menetapkan empat pilar strategis, yaitu:

1. Penguatan pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan, guna mendukung penerapan prinsip keberlanjutan sesuai karakteristik sektor PPDP.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia industri PPDP, untuk memperkuat kompetensi dan kesiapan industri dalam menerapkan keuangan berkelanjutan.
3. Penguatan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor, guna meningkatkan sinergi antara regulator, industri, dan seluruh pemangku kepentingan.
4. Penguatan pengawasan atas penerapan keuangan berkelanjutan, untuk memastikan implementasi prinsip keberlanjutan berjalan secara konsisten dan terukur.

Implementasi Dilakukan dalam Tiga Tahapan

OJK akan melaksanakan peta jalan tersebut secara bertahap melalui tiga fase utama.

Tahap pertama, penguatan fondasi pada 2026–2027. Tahap kedua, peningkatan kolaborasi pada 2028–2029. Sementara tahap ketiga, percepatan pertumbuhan dan penguatan pengawasan pada 2030.

Pentahapan ini memberikan ruang bagi industri untuk memperkuat kesiapan internal sekaligus mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis, pengelolaan investasi, manajemen risiko, serta pengembangan produk dan layanan.

Penerapannya juga dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan karakteristik masing-masing industri.

Ogi menegaskan bahwa keberhasilan implementasi peta jalan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, keberhasilan tidak hanya diukur dari pelaksanaan berbagai program, tetapi juga dari kemampuan industri mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kegiatan usaha serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui peluncuran Peta Jalan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan Sektor PPDP 2026–2030 dan penguatan kualitas pengawasan, OJK berharap transformasi industri PPDP semakin optimal.

Dengan demikian, industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun diharapkan semakin tangguh menghadapi berbagai risiko, mampu memanfaatkan peluang ekonomi berkelanjutan, serta memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.