Jakarta, Narasiberita.co.id.- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan urgensi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan akan terjadi pada 2026 mendatang.
Seperti dikutip dari laman disway.id, ia menyebut bahwa tahun ini keuangan BPJS masih aman dengan besaran iuran yang berlaku.
Sedangkan di tahun 2026, pihaknya sudah melakukan perhitungan mendalam terkait iuran peserta terhadap biaya kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut dikatakan, penyesuaian sangat penting dilakukan saat ini mengingat semakin banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam melaksanakan program kesehatan untuk masyarakat.
Bahkan, lanjutnya, menjadi salah satu yang membuat rumah sakit mengeluhkan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien dengan BPJS Kesehatan.
Disebutkannya bahwa sebenarnya pihak yang mengeluhkan program JKN BPJS Kesehatan lebih banyak dari kalangan tenaga kesehatan dan rumah sakit dibanding masyarakat sendiri.
“Yang mengeluh itu banyaknya tenaga kesehatan dan rumah sakit. Pasien mengeluh, tapi mendapatkan benefit sebenarnya jauh lebih banyak daripada itu,” ungkap Budi pada Orientasi Pusat PPDS di RSPPU di Jakarta, 6 Februari 2025.
Ia juga mengaitkannya dengan inflasi kesehatan yang dihitung juga berdasarkan pertumbuhan Gross Domestict Product (GDP).
Bankir tersebut mengatakan bahwa inflasi kesehatan sudah naik mencapai angka 19 persen, namun growth rate masih sebesar 5 persen.
“Ini sama dengan kalau kita sudah berkeluarga, punya istri yang minta uang belanja naik 19% per tahun, padahal gaji suami cuma naik 5%,” paparnya.
Termasuk yang menjadi sorotan baginya adalah biaya untuk melakukan prosedur tindakan di masing-masing fasilitas kesehatan serta gaji tenaga kesehatan.
Sehingga tentu saja iuran peserta yang berlaku saat ini tidak bisa mencukup kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada.
“Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana BPJS bisa bayar? Kalau saya bilang, memang hitung-hitungannya tidak bagus. Memang harus ada adjustment (penyesuaian),” tandasnya.
Untuk itu, Budi mengatakan, ia tengah mengatur waktu untuk bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Itu yang nanti saya akan bicarakan dengan Ibu Sri Mulyani dengan Pak Presiden. Mungkin sudah disiapkan waktu untuk Bapak Presiden karena itu harus dilakukan perhitungan yang baik,” katanya.
