Bengkulu Selatan, Narasiberita.co.id.- Kecamatan Pino, Bengkulu Selatan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) di tingkat Kecamatan.
Sebelumnya, semua desa sudah menggelar Musrenbang di tingkat desa dan kelurahan. Tentunya Musrenbang RKPD di Kecamatan ini merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati usulan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD) yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten.
Camat Pino Surahman,S.Sos.M.Si menyampaikan, untuk menjamin sinergitas pembangunan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten,pihak kecamatan meminta dukungan dari pihak kabupaten untuk menunjang pembangunan di Kecamatan Pino, walaupun semuanya mungkin tidak bisa terpenuhi semuanya. karena Anggaran yang ada bukan hanya untuk kecamatan Pino saja, tetapi masih banyak Kecamatan yang lain juga.
“Untuk itu, pengusulan diharapkan bisa selaras agar nantinya bisa tercapai. Kita harus sinkronisasi dengan program pembangunan yang ada di tingkat Kabupaten. Walaupun begitu, dalam pembangunan bukan mengandalkan dari pihak Kabupaten, tetapi bisa juga diharapkan dari pihak lain. Atau, membuat inovasi yang kami lakukan serbu desa,yang mana seluruh desa bersatu untuk menuntaskan persoalan di satu desa. Begitu juga sebaliknya,”papar Surahman saat penyampaian Musrenbangcam dihalaman kantor camat Kamis (06/02/2025).
Adapun yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, Fikri Al Jauhari,SE.MM, partisipasi masyarakat secara buttom up adalah salah satu tolok ukur suksesnya pembangunan. Seperti yang dilakukan saat ini dimana pihak Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan menampung aspiras atau usulan masyarakat dari bawah (buttom up).
“Musrenbang merupakan mekanisme bottom up dalam pemerintahan. Dimana RPJMD merupakan janji politik Kepala Daerah.Tetapi hal ini masih harus kita sinkronkan dengan RPJMD. Tidak boleh keluar dari sana.Dengan pengusulan yang dilakukan mulai dari pihak terbawah yaitu desa, kelurahan sampai kecamatan , hal ini menjadi sebuah acuan dan sudah ada beberapa inputan rencana pembangunan pada 2026 mendatang,”papar Fikri.
Pada tahun sebelumnya dari hasil Musrenbangcam yang dilakukan pada tahun 2024, Kecamatan Pino mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 38 Miliar. Sedangkan untuk tahun 2025 sebesar Rp 10,9, tetapi dari Pemerintah Pusat atas kebijakan nasional terjadi pencadangan,untuk Bengkulu Selatan dikurangi 87 miliar yang kebijakan tersebut memang ada hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
“Sehingga anggaran yang sudah disiapkan mungkin harus dilakukan refokusing. Terlepas dari itu,kita juga mengapresiasi Camat Pino atas inovasi serbu desa,dengan memperbaiki infrastruktur secara mandiri. Hal inilah yang harus dicontoh. Yang mana dari gagasan ini tidak lepas dari kolaborasi dari seluruh pemerintah desa dan ini perlu ditingkat,inilah yang kita apresiasi atas ditanamkan kepada pemerintah desa mulai kepekaan, kerjasama dalam pembangunan,”papar Fikri.
Kalaupun nanti pembiayaan dalam pembangunan belum bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka akan mencari jalan yang lain agar nantinya pembangunan bisa dilakukan.Sehingga pembangunan terus bisa dilakukan demi kepentingan masyarakat.
Sama halnya yang diucapkan oleh Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan Sukarni Dunip,M.Si. Mestinya, dalam Musrenbangcam seharusnya dihadiri oleh kepala daerah,yang mana saat keduanya mempunyai urusan. Semoga yang menjadi urusan kepala daerah bisa selesai dan fokus kembali kepada pembangunan kedepannya karena kebijakan itu harus dilakukan.
Apalagi dengan ada Kabinet baru, Kabinet merah putih. Kalau dulu ada prioritas nasional, saat ini Asta cita program Presiden Republik Indonesia Prabowo dan Gibran,harus dipahami oleh setiap masyarakat. Karena, apa yang dilakukan seperti yang direncanakan.
Tetapi saat ini lebih disempurnakan,ada yang sangat urgent kalau infrastruktur sudah biasa,yang menjadi program nasional pada tahun 2025 tidak akan impor pangan lagi.
“Artinya, kita sebagai pemerintahan harus mendukung Aksa cita tersebut dengann cara adanya penambahan dan komunitasnya. Sehingga dengan ketersediaan pangan yang tercukupi, banyak hal yang bisa dicapai. Seperti pencegahan stunting,komoditi stabil dan menekan angka inflasi,”pungkas Sukarni.
NB
