Ketua Komisi I DPRD Seluma Buka Suara soal Data Desil, Masyarakat Diminta Ajukan Sanggahan
Seluma, Narasiberita.co.id. – Persoalan ketidakakuratan data desil masyarakat yang berdampak terhadap penyaluran bantuan sosial (bansos), kepesertaan BPJS Kesehatan hingga bantuan pendidikan mendapat perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma, Hendri Satrio, S.Sos., M.I.Kom.
Hendri menilai, ketidaktepatan pengelompokan desil masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan administrasi semata. Pasalnya, data tersebut berkaitan langsung dengan hak masyarakat dalam memperoleh berbagai program bantuan dan perlindungan sosial dari pemerintah.
Menurutnya, pemerintah di semua tingkatan harus bertanggung jawab melakukan pembenahan guna memastikan data masyarakat benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan.
Ia menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran dalam pengolahan data. Namun, keakuratan data yang bersumber dari tingkat bawah, mulai dari desa hingga kelurahan, menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan sasaran program pemerintah.
“Kita harus berani mengatakan pemerintah yang salah, di semua tingkatan. Sehingga untuk mengurai persoalan ini maka kita semua wajib berbenah. Masih ada waktu, meskipun jelas ini sudah sangat terlambat,” tegas Hendri.
Hendri juga mengimbau masyarakat Kabupaten Seluma yang merasa pengelompokan desilnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya agar segera mengajukan sanggahan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat.
Adapun mekanisme pengajuan sanggahan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan.
Masyarakat yang merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian data desil dapat mendatangi kantor desa atau kelurahan untuk menyampaikan keberatan sekaligus meminta pendampingan dalam proses perbaikan data.
Dalam proses tersebut, petugas atau operator desa akan membantu masyarakat mengajukan sanggahan dengan melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya foto kondisi rumah terbaru, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), serta surat pernyataan resmi yang ditandatangani kepala desa atau lurah.
Pembaruan dan sinkronisasi data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali. Dengan demikian, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat diharapkan dapat tercatat sebagai dasar pemutakhiran data.
Selain mendorong masyarakat melakukan perbaikan data, Hendri juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan mekanisme sanggahan.
Salah satunya, dugaan manipulasi dengan mengunggah foto rumah milik orang lain demi mendapatkan klasifikasi desil yang lebih rendah.
Menurutnya, potensi kecurangan tersebut harus diantisipasi melalui proses verifikasi yang cermat oleh kepala desa dan lurah sebelum memberikan rekomendasi maupun menandatangani surat pernyataan.
Ia menegaskan, kejujuran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keakuratan data penerima bantuan sosial.
Warga yang kondisi ekonominya sudah tergolong mampu diharapkan tidak memaksakan diri untuk masuk dalam kelompok penerima bantuan. Termasuk masyarakat yang memiliki aset ekonomi, seperti kendaraan, kebun dalam skala luas maupun harta benda lainnya.
Sikap jujur diperlukan agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan serta memenuhi kriteria.
Hendri berharap pembenahan data desil menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga pemerintah kabupaten.
Dengan data yang akurat dan proses verifikasi yang transparan, diharapkan tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang kehilangan haknya akibat kesalahan pendataan.
Sebaliknya, bantuan pemerintah juga tidak salah sasaran kepada masyarakat yang secara ekonomi sudah tergolong mampu.adv
(Nb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.


















