Soroti SILPA Rp. 680 Miliar dan Proyek Kurang Volume, Fraksi NasDem Kritisi Laporan APBD Sidoarjo 2025
Sidoarjo, Narasiberita.co.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (1/7/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana beserta jajaran Forkopimda.
Dalam forum tertinggi ini, fungsi pengawasan legislatif benar-benar diuji. Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menorehkan raport hijau di sektor pendapatan dan kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah catatan kritis dan fundamental tetap dilesakkan oleh para wakil rakyat, khususnya dari Fraksi Partai NasDem.
Melalui juru bicaranya, Muh. Zakaria Dimas Pratama, Fraksi NasDem mengawali pandangan umum dengan memberikan apresiasi objektif atas kinerja keuangan Pemkab Sidoarjo sepanjang tahun 2025.
Dua indikator keberhasilan yang mendapat pujian antara lain:
Realisasi Pendapatan Daerah: Mencapai Rp5,526 triliun atau menembus 101,35% dari target awal yang dicanangkan.
Opini WTP BPK RI: Keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
WTP Bukan Berarti Bebas Persoalan: Evaluasi SILPA dan Belanja Modal
Meski berstatus WTP, Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo tersebut mengingatkan bahwa opini akuntansi tersebut bukan jaminan tata kelola birokrasi telah berjalan tanpa cela. NasDem menyoroti kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan regulasi yang masih menjadi temuan BPK.
“Rakyat tidak bisa hidup dari angka-angka APBD. Rakyat hanya bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang benar-benar bekerja. Setiap rupiah APBD adalah amanah rakyat yang harus mampu menjawab persoalan masyarakat,” tegas Dimas Pratama.
Dua rapor merah yang menjadi sorotan tajam Fraksi NasDem meliputi:
Tingginya Angka SILPA (\text{Rp680,65 Miliar}): Fraksi NasDem menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) mencerminkan ketidakmampuan eksekutif dalam menerjemahkan kapasitas fiskal menjadi program konkret yang menyentuh masyarakat.
Serapan Belanja Modal Minim (75,40%): Rendahnya daya serap pada sektor belanja modal dinilai sangat fatal, mengingat pos anggaran ini adalah motor penggerak utama pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan stimulus ekonomi daerah.
Lebih jauh, legislatif membeberkan rentetan temuan lapangan BPK terkait pengerjaan berbagai proyek fisik di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025. Temuan-temuan ini dinilai berulang dan merugikan keuangan daerah:
Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis di beberapa proyek konstruksi.
Penerapan denda keterlambatan terhadap kontraktor nakal yang belum dioptimalkan oleh dinas terkait.
Adanya proyek strategis yang gagal rampung hingga tahun anggaran berakhir.
Atas dasar itu, NasDem menuntut Pemkab Sidoarjo melakukan reformasi total dari hulu ke hilir, mulai dari proses perencanaan, lelang (pengadaan barang/jasa), eksekusi lapangan, hingga pengawasan ketat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Inspektorat.
Di sektor penerimaan, meski target total terlampaui, Pemkab Sidoarjo didesak untuk memodernisasi sistem guna menekan kebocoran.
NasDem merekomendasikan percepatan digitalisasi penuh pada layanan perpajakan dan retribusi, perluasan basis wajib pajak, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dinilai masih lambat.
Selain itu, Pemkab juga diminta serius mengejar piutang pajak dan retribusi daerah yang menumpuk. Jika dibiarkan mengkristal, piutang tersebut berpotensi menggerus ruang gerak fiskal Sidoarjo di masa depan.(Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.