Coffee Morning dan Policy Update, LCDI Dorong Dukungan Multipihak untuk Pembangunan Bengkulu
Bengkulu, Narasiberita.co.id. — Upaya memperkuat pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon di daerah terus didorong melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Coffee Morning dan Policy Update yang digelar LCDI LPPM Universitas Bengkulu (Unib) bekerja sama dengan Bapperida di Hotel Santika Kota Bengkulu, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membangun dukungan berbagai pihak, termasuk unsur legislatif, terhadap program pembangunan daerah sekaligus memperkuat implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon.
Team Leader LCDI LPPM Unib, Yansen, Ph.D, mengatakan target utama kegiatan tersebut adalah memperluas dukungan terhadap program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
“Target utama kita sebenarnya lebih kepada berbagai pihak, termasuk legislatif, untuk mendukung program-program pembangunan,” ujar Yansen.
Menurutnya, LCDI LPPM Unib sebelumnya telah turut memfasilitasi penyusunan sejumlah dokumen perencanaan, termasuk rancangan Peraturan Gubernur. Pihaknya juga melakukan kajian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya untuk melihat kegiatan yang relevan dengan agenda pembangunan rendah karbon.
Ke depan, LCDI bersama Bapperida berencana memperkuat koordinasi melalui pertemuan multi-stakeholder yang melibatkan berbagai unsur.
“Kita berencana melakukan pertemuan multi-stakeholder untuk mendukung pembangunan. Kita juga sedang melihat peluang-peluang pendanaan alternatif untuk mendukung kegiatan pembangunan,” jelasnya.
Yansen menilai pendanaan alternatif penting dikembangkan karena dukungan pembangunan tidak harus sepenuhnya bersumber dari pemerintah. Dunia usaha, lembaga donor maupun pihak lainnya juga berpotensi mengambil peran sepanjang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
Ia menjelaskan, pembangunan rendah karbon tidak hanya berkaitan dengan upaya menekan emisi, tetapi juga bagaimana daerah mampu beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam aspek mitigasi, pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui berbagai sektor, antara lain pertanian, kehutanan, limbah, energi, transportasi, dan industri.
“Dari sektor-sektor tersebut kita memiliki target sampai 2045 untuk terus mengurangi emisi gas rumah kaca. Kegiatan-kegiatan yang mengurangi emisi itu masuk dalam aspek mitigasi,” katanya.
Sedangkan aspek adaptasi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk potensi bencana.
Menurut Yansen, kebijakan pembangunan harus memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Prinsipnya, pembangunan harus memfasilitasi masyarakat dan tidak boleh ada seorang pun yang ditinggalkan,” tegasnya.
Tidak hanya dari sisi lingkungan, Yansen melihat agenda pembangunan rendah karbon juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat maupun daerah. Salah satunya melalui mekanisme nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon.
Menurutnya, mekanisme tersebut dapat melibatkan masyarakat, perusahaan maupun pemerintah dalam kegiatan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi.
“Pada prinsipnya, pembangunan berkelanjutan ini termasuk bagaimana kita berusaha mencari peluang-peluang ekonomi dari isu tersebut, termasuk perdagangan karbon,” ungkapnya.
Ia mencontohkan masyarakat lokal yang memiliki lahan berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan berbasis karbon, dengan tetap mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, Yansen juga menyinggung pengembangan Solar Nexus di Enggano sebagai salah satu pilot project yang memanfaatkan energi surya untuk mendukung kegiatan produktif masyarakat.
Program tersebut saat ini masih dalam tahap awal pelaksanaan. Ia berencana mengajak media untuk melihat langsung perkembangan program tersebut setelah beberapa bulan berjalan.
“Ini salah satu pilot project. Kalau mulai berjalan Agustus dan September, mungkin pada Desember sudah mulai terlihat perkembangannya. Kita rencanakan mengajak beberapa media untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” jelasnya.
Yansen juga menekankan pentingnya peran media massa dalam menyebarluaskan informasi terkait pembangunan rendah karbon kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan dukungan seluruh pihak, bukan hanya pemerintah.
Karena itu, kolaborasi pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dunia usaha, masyarakat, lembaga donor dan media perlu terus diperkuat agar agenda pembangunan rendah karbon dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Pada prinsipnya, apa yang kita lakukan ini didasari kebutuhan daerah. Kita memfasilitasi perencanaan dan mencari peluang agar program-program pembangunan bisa mendapatkan dukungan,” pungkas Yansen.
(Nrl)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.