Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Usulan prioritas yang dilakukan diharapkan bisa diakomodir semuanya melalui beberapa tahapan. Salah satunya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang biasanya setiap tahun dilakukan oleh setiap daerah. Itu mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten,Provinsi maupun Pusat.
Dalam kegiatan Musrenbang, ini merupakan forum untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan daerah dan nasional.
Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan Fikri Al Jauhari,MM melalui Kabid Bidang P2EPD Nusadian Esa Putra, S.T., MET mengatakan bahwa Musrenbang yang dilakukan, itu tidak mungkin semua usulan yang disampaikan bisa diakomodir.
Ini mengingat kondisi keuangan suatu daerah yang terbatas. Untuk itu, usulan yang berpotensi untuk diakomodir adalah usulan yang sifatnya prioritas serta seyogyanya searah dengan visi dan misi Kepala Daerah.
“Adapun tujuan kita melakukan Musrenbang ialah untuk merumuskan prioritas pembangunan, menyepakati rencana kerja tahunan, menentukan program yang akan menjadi fokus utama, menjamin pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.Sehingga nantinya dalam pembangunan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dengan cukup besar,”ungkap Nusadian.
Nantinya dari tingkat Pemerintah Desa yang mengusulkan beberapa pembangunan melalui Pemerintah Desa,maka pembangunan itu akan dilihat dari skala prioritas.
Selain itu, akan dilihat juga dari wilayah desa. Apakah didesa yang mengusulkan tersebut termasuk dalam Kecamatan ini sering mendapatkan pembangunan kemungkinan juga akan dialihkan ketempat yang lain,sebagai bentuk pemerataan pembangunan.Selain itu, Pemerintah Desa juga harus memperhatikan status kepemilikan lahan.
Agar nantinya dalam kegiatan Musrenbang ditingkat desa bisa diakomodir, diharapkan Pemerintah Desa mampu menyajikan data yang lengkap terkait mengapa harus dilakukan pembangunan. Seperti contoh, mungkin sudah lama tidak tersentuh pembangunan,menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Karena, kalau mau diakomodir semuanya,khusus di Bengkulu Selatan sendiri desa ada 142 desa dan 16 Kelurahan, apakah usulan tersebut akan diakomodir semua, tentu tidak akan bisa kita lakukan. Karena, melihat keuangan daerah yang terbatas. Yang pasti, pembangunan juga akan dilakukan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah. Kalau memang prioritas Pemerintah Daerah itu dibidang pertanian, mungkin pembangunan akan lebih difokuskan untuk kemajuan pertanian,”pungkas Aan.
Editor: Nh
