Pemprov Bengkulu Dorong Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim
Bengkulu, Narasiberita.co.id. – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Coffee Morning dan Policy Update terkait Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Santika, Jalan Jati, Kota Bengkulu, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denni. dan turut dihadiri staf DPD dan DPR RI, anggota DPRD Provinsi Bengkulu Ir. H. Darmawansyah, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu H. Yuliswani, SE, Prof. Dedi Suryadi dari LPPM Universitas Bengkulu, serta perwakilan Latun, Warsi, KKI dan sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Dalam sambutannya, R.A. Denni menegaskan pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurutnya, pembangunan rendah karbon menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Karena itu, implementasi kebijakan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus diperkuat hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Pembangunan harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian pembangunan berkelanjutan dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar R.A. Denni.
Ia menjelaskan, keberhasilan berbagai program pembangunan nasional sangat bergantung pada implementasinya di daerah. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang investasi yang berkelanjutan.
R.A. Denni juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas seluruh pihak terkait agar implementasi pembangunan rendah karbon dapat berjalan lebih cepat, khususnya di tingkat daerah.
Selain pemerintah eksekutif, dukungan lembaga legislatif dinilai memiliki peran strategis. DPRD perlu mendapatkan informasi dan pembaruan mengenai berbagai kebijakan serta program pembangunan rendah karbon sehingga dapat memberikan dukungan dalam penganggaran dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
“Dukungan parlemen dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah sangat dibutuhkan. Karena itu, DPRD perlu terus mendapatkan update terkait berbagai upaya pembangunan rendah karbon agar dapat melihat urgensi dan mendukung kebijakan tersebut dalam konteks pembangunan daerah,” jelasnya.
R.A. Denni juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPD dan DPR RI, DPRD Provinsi Bengkulu, kementerian/lembaga, organisasi pembangunan, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang selama ini telah membangun hubungan dan kerja sama dengan Pemprov Bengkulu.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan media harus terus bersinergi. Hanya dengan kolaborasi yang kuat kita dapat menjawab tantangan pembangunan, mempercepat transformasi ekonomi, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya.
Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
(Nrl)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.