Satu Pintu Layanan PMI: Disnaker Probolinggo Kebut Integrasi Medis di RSUD Tongas dan Waluyo Jati
PROBOLINGGO-Jatim, Narasiberita.co.id-Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tengah melakukan percepatan operasional loket layanan terpadu bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Fokus utama saat ini adalah memastikan kesiapan sarana kesehatan (sarkes) agar proses medical check-up calon PMI bisa dilakukan secara mandiri di RSUD milik pemerintah daerah.
Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi strategis yang dipimpin Kepala Disnaker, Saniwar, bersama TP2D, DPMPTSP, serta manajemen RSUD Tongas dan RSUD Waluyo Jati pada Selasa (23/2/2026).
Dua rumah sakit plat merah milik Pemkab Probolinggo kini berada pada fase akhir perizinan untuk menjadi tempat pemeriksaan kesehatan resmi bagi calon pahlawan devisa:
RSUD Tongas & RSUD Waluyo Jati: Telah merampungkan proses administrasi di sistem Online Single Submission (OSS) hingga 100%.
Tahap Selanjutnya: Menunggu visitasi (cek lapangan) dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk penerbitan izin operasional teknis.
Integrasi Sistem: Setelah izin terbit, rumah sakit akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) agar sistem data medis terhubung secara otomatis ke pusat.
“Target kami setelah Lebaran sudah mulai berjalan, minimal untuk RSUD Tongas. Sesuai Perbup, calon PMI wajib melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit milik Pemkab guna mencegah potensi penyebaran penyakit dan menjamin validitas data,” tegas Saniwar.
Operasional loket PMI nantinya akan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo (eks Kantor Bupati di Dringu). Saat ini, infrastruktur fisik loket sudah siap dan telah disiagakan dua petugas dari Kementerian P2MI.
Keunggulan Layanan Terintegrasi Ini:
Efisiensi Waktu: Calon PMI tidak perlu keluar daerah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Transparansi Tarif: Biaya pemeriksaan dipastikan mengacu pada regulasi resmi pemerintah tanpa ada biaya tambahan ilegal.
Keamanan Data: Hasil pemeriksaan langsung terinput ke sistem kementerian, meminimalisir risiko pemalsuan dokumen kesehatan.
Disnaker juga berencana memperluas jangkauan informasi dengan melibatkan sektor pendidikan. Sosialisasi program PMI yang aman dan prosedural akan menyasar siswa SMK dan mahasiswa di Kabupaten Probolinggo sebagai calon tenaga kerja potensial.
Pemerintah berharap, dengan adanya loket layanan terpadu dan fasilitas kesehatan yang mumpuni di dalam daerah, perlindungan terhadap PMI asal Probolinggo dapat dilakukan secara maksimal sejak tahap pemberangkatan hingga kepulangan.(Eka)
