Nasib 160 Jukir Dipertaruhkan, Aliansi Buruh Tunggu Keputusan Alfamart
Kota Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Pemerintah Kota Bengkulu bersama Aliansi Serikat Buruh menempuh jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan parkir di Zona 6 Pasar Panorama dan pengelolaan parkir di sejumlah gerai Alfamart.
Kesepakatan tersebut membuat rencana aksi buruh yang semula dijadwalkan pada 12 September 2026 ditunda sehari sambil menunggu keputusan dari pihak manajemen Alfamart.
Ketua Aliansi Serikat Buruh, Rendra Ginting, mengatakan pembahasan menghasilkan dua poin utama, yakni penyelesaian persoalan lima titik parkir di Zona 6 serta satu titik di Jalan S. Parman, dan usulan mengembalikan juru parkir di Alfamart.
Menurut Rendra, untuk persoalan Zona 6, pihak terkait diberi waktu sekitar satu bulan untuk menentukan solusi terbaik terhadap titik-titik parkir yang menjadi sengketa.
“Kalau selama sebulan sudah ada keputusan, itu yang kita tunggu,” kata Rendra.
Sementara terkait Alfamart, ia menyebut pihak perusahaan belum dapat mengambil keputusan karena harus berkoordinasi dengan manajemen pusat di Jakarta.
“Kami menunggu keputusan dari Jakarta. Kalau tidak ada keputusan, kami tetap akan memperjuangkan hak pekerja,” tegasnya.
Rendra menilai keberadaan sekitar 160 tenaga kerja yang menggantungkan hidup dari pekerjaan sebagai juru parkir merupakan hal yang perlu dipertahankan.
“Di Bengkulu ini lapangan kerja tidak banyak. Adanya sekitar 160 orang yang bisa bekerja itu sudah sangat berarti bagi warga kita,” ujarnya.
Selanjutnya, Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, membenarkan terdapat dua aspirasi besar yang disampaikan Aliansi Serikat Buruh dalam pertemuan tersebut.
Pemkot akan mempertemukan juru parkir lama, juru parkir baru, serta perangkat teknis terkait untuk mencari solusi.
“Insyaallah nanti ada solusi terbaiknya. Akan ada koordinasi lagi antara juru parkir lama, juru parkir baru, dan OPD yang menangani,” ujar Medy.
Medy menambahkan, Pemkot juga akan mengevaluasi sejumlah titik parkir yang ada, termasuk kemungkinan membuka titik baru atau menempatkan juru parkir di lokasi yang membutuhkan, sehingga konflik antara petugas lama dan petugas yang telah ditetapkan pemerintah dapat diselesaikan.
“Harapan kita tidak ada lagi gesekan antara juru parkir yang sudah ditetapkan dengan yang sebelumnya bertugas. Solusi terbaik sedang dirumuskan,” pungkasnya.
(Nb)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.