Ditjenpas Pacu Digitalisasi Layanan dan Transparansi Pembinaan Napi di Wilayah Cirebon
Cirebon, Narasiberita.co.id | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM terus mendorong modernisasi tata kelola dan transparansi informasi di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Langkah ini ditegaskan melalui peninjauan langsung oleh Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan, Kadiyono, ke sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Cirebon, Jawa Barat, Jumat (2/10).
Dalam kunjungan yang melibatkan Kelompok Kerja Komunikasi Publik tersebut, Kadiyono menyoroti dua aspek krusial: percepatan adaptasi teknologi informasi dan masifnya publikasi program pembinaan warga binaan.
Menurutnya, inovasi digital tidak boleh berhenti pada Sistem Database Pemasyarakatan, tetapi harus merambah pada kemudahan akses layanan bagi publik.
Sebagai wujud nyata dari upaya tersebut, Ditjenpas tengah merancang sebuah sistem pengawasan terpadu.
“Perkembangan teknologi harus kita adaptasi. Ke depan, kami akan membuat sebuah aplikasi untuk mewujudkan pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan proses integrasi warga binaan maupun klien sehingga dapat dipantau,” urai Kadiyono saat memberikan arahan di Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon.
Selain penguatan sistem digital, Kadiyono juga mengingatkan seluruh petugas pemasyarakatan untuk proaktif menyebarluaskan capaian positif di instansi masing-masing. Langkah ini dinilai penting untuk membangun citra lembaga di mata publik.
“Kita harus bisa menjaga Pemasyarakatan. Pemberitaan positif Pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan adalah wajah Pemasyarakatan yang seharusnya terus kita dorong,” tegasnya.
Arahan dari pusat tersebut langsung ditindaklanjuti oleh para pimpinan UPT di Cirebon. Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon, Machda Landasny, menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam menyokong terobosan baru berbasis teknologi informasi guna memastikan kelancaran pemantauan integrasi narapidana dan klien.
Di sisi lain, pentingnya transparansi informasi juga ditekankan oleh Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Suranto. Ia menilai, tingginya jumlah warga binaan yang berbanding lurus dengan padatnya aktivitas pembinaan akan sangat disayangkan apabila luput dari perhatian masyarakat luas.
“Karena itu, kami akan terus mendorong penyampaian informasi melalui berbagai platform, mulai dari media sosial hingga portal berita,” kata Suranto.
Dari perspektif pendampingan pascahukuman, Kepala Bapas Kelas I Cirebon, Yuliana, menitikberatkan pada vitalnya fungsi Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
Pengawasan yang terukur dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan klien saat kembali ke tengah masyarakat.
“PK memiliki peran penting dalam memastikan proses pembimbingan dan reintegrasi sosial berjalan dengan baik. Pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan perlu dilakukan berkelanjutan,” jelas Yuliana.
Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cirebon, Jonson Manurung, memastikan bahwa pemanfaatan teknologi di instansinya akan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat.
“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Kami juga akan memastikan informasi mengenai layanan dapat diterima masyarakat secara jelas sehingga kebutuhan masyarakat maupun warga binaan ditindaklanjuti dengan baik,” pungkasnya.
Rangkaian peninjauan di empat fasilitas pemasyarakatan Cirebon ini diharapkan mampu mempererat koordinasi antarlembaga. Melalui sinergi dalam pengelolaan data dan komunikasi publik, wajah sistem pemasyarakatan diyakini akan tampil lebih profesional, informatif, dan mudah diakses oleh publik.
(Rian)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.