Bupati Rusdi Sutejo Buka FKP Bapenda 2026: Perkuat Kemandirian Fiskal untuk Pembangunan Pasuruan
PASURUAN-Jatim, Narasiberita.co.id- Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dan Forum Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pasuruan. Acara ini berlangsung di Hotel Dalwa Syariah, Bangil, Kamis (19/2/2026) siang.
Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Diana Lukita Rahayu, Kepala Bapperida Bakti Jati Permana, serta jajaran kepala perangkat daerah lainnya. Momen ini juga menjadi penanda purna tugas bagi Kepala Bapenda Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri.
Dalam sambutannya, Bupati Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi mendalam dan ucapan terima kasih kepada Lilik Widji Asri atas dedikasi dan kontribusinya selama memimpin Bapenda.
”Terima kasih kepada Ibu Lilik atas pengabdiannya yang luar biasa bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan, serta kepada seluruh staf dan jajaran Bapenda yang telah bekerja keras mendukung stabilitas keuangan daerah,” ujar Bupati Rusdi.
Bupati Rusdi menekankan bahwa Bapenda merupakan sektor vital dalam menopang kemandirian fiskal daerah, terutama di tengah tren pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, inovasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kunci agar pembangunan tidak terhambat.
Beberapa poin penting yang ditekankan Bupati meliputi:
Substitusi Dana Transfer: Bapenda diharapkan menjadi motor penggerak saat anggaran pusat berkurang. Tanpa ketersediaan dana dari sektor pendapatan, perencanaan dari Bapperida tidak akan bisa terealisasi.
Sinergi Target: Staf Bapenda diminta bekerja cerdas dan cermat agar target yang ditetapkan daerah selaras dengan standar kementerian.
Efisiensi Fiskal: Mengingat keterbatasan fiskal di berbagai daerah, Bapenda harus mampu melakukan koreksi dan evaluasi berkala agar target tercapai secara optimal
Bupati juga menuntut perubahan pola pikir di lingkungan birokrasi.
Ia berharap Bapenda mampu bertransformasi menjadi lembaga yang lebih modern, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
”Birokrasi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jika tidak, kita akan tertinggal dari daerah lain. Kita harus kerja cerdas dan memastikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa hambatan prosedural yang berbelit-belit,” tegasnya.
Fokus Utama
Sasaran
Kemandirian
Mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Akselerasi
Mempercepat proses pelayanan pajak dan retribusi kepada warga.
Digitalisasi
Menyesuaikan birokrasi dengan perkembangan teknologi masa kini.
Sinkronisasi
Menyelaraskan target daerah dengan target kementerian terkait.
Melalui forum ini, Pemkab Pasuruan berharap RKPD 2027 di sektor pendapatan dapat tersusun lebih tajam, terukur, dan mampu menjadi solusi bagi tantangan fiskal di masa depan.(Eka)
