Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Ombudsman Republik Indonesia memberi rapor hijau kepada Pertamina Patra Niaga atas pelaksanaan distribusi LPG 3 kilogram di Kota Bengkulu.
Pasokan dinilai stabil, harga di tingkat pangkalan sesuai aturan, dan distribusi berjalan tertib. Tapi, di balik itu, masih ada catatan penting soal pengawasan dan ketepatan sasaran subsidi.
Penilaian ini disampaikan langsung oleh Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik distribusi LPG subsidi di Kota Bengkulu, Rabu (6/8/2025).
Sidak ini merupakan bagian dari agenda pengawasan nasional yang dilakukan serentak di 10 provinsi.
“Kami cukup puas melihat ketaatan pangkalan dalam menjual LPG 3 Kg sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kuota dan realisasi penyaluran juga relatif seimbang. Ini menunjukan sistem distribusi berjalan baik,” ujar Yeka.
Berdasarkan uji petik yang dilakukan Ombudsman RI bersama tim dari Pertamina Patra Niaga, tercatat ada 25 titik pangkalan yang dikunjungi di wilayah Kota Bengkulu. Hasilnya, mayoritas pangkalan menjual gas melon tersebut sesuai HET yang ditetapkan pemerintah.
Namun, Yeka juga menekankan bahwa distribusi LPG bersubsidi belum sepenuhnya steril dari penyalahgunaan. Salah satunya adalah masih banyaknya masyarakat mampu yang ikut membeli gas subsidi.
“Ini yang harus kita rapikan ke depan. Di wilayah-wilayah yang mayoritas dihuni kalangan menengah ke atas, pangkalan seharusnya tidak lagi menjual LPG 3 Kg. Subsidi itu hak masyarakat miskin, bukan menengah atas,” tegas Yeka.
“Kami terbuka terhadap semua masukan, termasuk dari Ombudsman. Jika ditemukan pangkalan atau agen nakal, kami tak segan menindak tegas. Mulai dari peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin distribusi,” ujarnya.
Achmad juga mengungkapkan bahwa Pertamina saat ini tengah memperkuat pengawasan berbasis digital melalui program Subsidi Tepat, yakni sistem pelacakan dan pencatatan transaksi LPG 3 Kg secara real-time. Sistem ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan, sekaligus memastikan distribusi tepat sasaran.
Tak hanya itu, Pertamina juga aktif mendorong pelaku UMKM untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) agar bisa mengakses LPG subsidi secara sah. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan dinas teknis, proses penerbitan NIB dibuat lebih cepat dan efisien.
“UMKM adalah kelompok strategis. Mereka berhak mendapatkan subsidi, asal sesuai aturan. Kita bantu agar mereka legal secara administratif,” jelas Achmad.
Dalam penutupan kunjungan, Yeka menyampaikan bahwa pengawasan harus terus berjalan. Keberhasilan distribusi saat ini tidak boleh membuat lalai. Justru harus menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem dan memperluas edukasi ke masyarakat.
“Kami tidak mencari-cari kesalahan. Tapi kami ingin memastikan bahwa subsidi benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Itu tugas kami sebagai lembaga pengawas pelayanan publik,” tegasnya.
Pertamina Patra Niaga pun berkomitmen untuk terus menjaga integritas rantai distribusi. Bagi mereka, urusan gas subsidi bukan sekadar soal niaga, tetapi soal keadilan sosial.
“Ini soal hak rakyat kecil. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaganya,” tutup Achmad. (NB)
