Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana mengajukan pinjaman daerah ke Bank Jabar Banten (BJB) guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
Langkah ini dilakukan karena keterbatasan ruang fiskal akibat pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) hingga Rp172 miliar pada 2025, terbesar di sektor Pekerjaan Umum Rp122 miliar.
Pelaksana Tugas BPKAD Provinsi Bengkulu, M. Rizqi Al Fadli, menjelaskan, saat ini masih ada 36,4 persen atau 484 kilometer jalan provinsi berstatus tidak mantap. Akselerasi pembangunan jalan, katanya, penting untuk menunjang aksesibilitas dan perekonomian daerah.
“RUU APBN 2026 menunjukkan efisiensi TKD akan berlanjut, sehingga Pemprov harus menyiapkan strategi perluasan fiskal yang terukur, termasuk melalui pinjaman daerah,” ungkap Rizqi, Rabu (27/8/2025).
Selain itu, Pemprov menghadapi meningkatnya belanja pegawai serta mandatory spending yang makin luas.
Untuk itu, Pemprov menempuh kebijakan creative financing dengan dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 2024 dan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
BPKAD telah membentuk tim kajian dan berkonsultasi dengan perbankan. Hasilnya, BJB dinilai memiliki portofolio pinjaman daerah yang baik. Berdasarkan perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sesuai PMK Nomor 75 Tahun 2024, Pemprov Bengkulu dinyatakan layak mengajukan pinjaman.
“Pemprov membutuhkan pendanaan sekitar Rp2 triliun. Namun besaran pinjaman tetap dihitung sesuai kemampuan agar dikelola secara prudent. Rencana pinjaman akan berjangka 4 tahun, 2026–2029, dan tidak melampaui masa jabatan kepala daerah,” jelas Rizqi.
Pinjaman ini akan dialokasikan untuk infrastruktur produktif yang telah melalui studi kelayakan, dibahas bersama DPRD dalam APBD 2026, serta terbuka untuk masukan masyarakat.
“Pinjaman daerah bukan hal keliru sepanjang dikelola baik. Pembiayaan ini dilakukan secara hati-hati, sehat, dan terarah, agar infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu,” pungkasnya. (NB)
