Anjloknya Harga Kelapa di Natuna, Begini Kata Kadis Pertanian Wan Syazali
Natuna, Narasiberita.co.id. – Teka-teki mengenai penyebab anjloknya harga jual kelapa di Kabupaten Natuna yang merosot tajam hingga menyentuh angka Rp1.800 per buah akhirnya menemukan titik terang.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna, Wan Syazali, resmi memberikan klarifikasi terkait kondisi yang tengah dikeluhkan para petani lokal tersebut.
Wan Syazali, membenarkan bahwa saat ini harga jual kelapa butir di tingkat petani memang sedang berada di kisaran rendah, yakni antara Rp1.800 hingga Rp2.000 per buah.
Namun, ia menjelaskan bahwa fenomena penurunan harga ini merupakan siklus fluktuatif pasar yang tidak hanya terjadi tahun ini, melainkan pernah terjadi pada tahun 2018 dan 2022 lalu.
“Melemahnya harga kelapa ini bukan hanya terjadi di Natuna, melainkan fenomena nasional. Hal ini umumnya dipicu oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di tingkat industri, serta dinamika pasar ekspor global. Saat ini stok di industri pengolahan melimpah, sementara permintaan global sedang melemah,” jelas Wan Syazali saat dikonfirmasi, Sabtu (4/7/2026).
Menyikapi tantangan ekonomi yang dihadapi para petani kecil, Wan Syazali, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna tidak tinggal diam.
Saat ini kata Wan Syazali, pemerintah tengah menggeser fokus kebijakan dari hulu ke hilir untuk memperbaiki ekosistem ekonomi petani kelapa di masa depan melalui beberapa langkah konkret.
Melalui DKPP kini tengah menggalakkan program hilirisasi. Pola pikir penjualan petani akan diubah secara bertahap, dari yang sebelumnya hanya menjual kelapa mentah (kelapa butir) menjadi produk turunan olahan yang bernilai ekonomi lebih tinggi.
Langkah ini lanjut Wan Syazali, dinilai efektif untuk memutus ketergantungan petani pada harga pasar mentah yang tidak menentu.
Untuk menjaga keberlangsungan produksi dan meningkatkan kualitas hasil panen, Pemkab Natuna melakukan revitalisasi perkebunan.
Pemkab Natuna sukses mengamankan alokasi bantuan 38.500 batang bibit kelapa dalam dari Kementerian Pertanian pada Juni 2026 lalu.
Pemerintah menyiapkan program pengembangan lahan kelapa baru seluas 350 haktar tersebar di beberapa kecamatan.
Mengganti pohon kelapa yang sudah tua dan tidak produktif dengan bibit baru unggulan.
Secara makro, pemerintah daerah terus menjaga stabilitas ekonomi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain menjaga daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok, pemerintah juga memperketat pengawasan terhadap rantai distribusi produk pertanian guna mengantisipasi adanya permainan harga dari spekulan atau tengkulak yang merugikan produsen/petani.
Wan Syazali, optimis bahwa investasi pemerintah daerah pada sektor peremajaan bibit dan hilirisasi produk merupakan solusi jangka panjang yang paling tepat.
“Mudah-mudahan masyarakat penerima manfaat juga mendukung untuk berkomitmen menanam sampai panen,” pungkas Wan Syazali. (Zani)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.