Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Soroti ketimpangan Program Makan Bergizi Gratis Yang Dinilai Belum Merata Di Seluruh Wilayah
PASURUAN-Jatim, Narasiberita.co.id-Implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pasuruan mendapat catatan kritis dari pihak legislatif. DPRD Kabupaten Pasuruan menilai pelaksanaan program tersebut masih belum merata dan terkesan tebang pilih, sehingga asas keadilan bagi seluruh peserta didik dipertanyakan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa sebagai kebijakan yang dikomandoi langsung oleh Lembaga Gizi Nasional, MBG seharusnya menjadi gerakan total yang menyentuh seluruh lapisan sasaran tanpa terkecuali.
Samsul mengungkapkan kekecewaannya lantaran masih banyak lembaga pendidikan di Kabupaten Pasuruan yang hingga kini belum merasakan manfaat program tersebut.
Ia menilai alasan teknis seperti “kesiapan dapur” tidak seharusnya menjadi penghambat distribusi gizi bagi anak-anak.
“Kalau sudah dikatakan program nasional dan normatif, seharusnya semua anak sekolah sudah menerima. Tapi faktanya di Kabupaten Pasuruan belum merata. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ini jelas mencederai esensi program yang dirancang untuk menjamin pemenuhan gizi secara adil,” tegas Samsul saat ditemui di ruang kerjanya.
Ketimpangan ini terlihat jelas di wilayah basis konstituennya, yakni Kecamatan Gempol. Menurut Samsul, pelaksanaan MBG di sana hanya menyasar beberapa titik tertentu saja.
Ketidakadilan Gizi: Murid di sekolah yang mendapat MBG terpenuhi gizinya, sementara murid di sekolah tetangga yang belum mendapat bantuan tetap dalam kondisi semula.
Kecemburuan Sosial: Perbedaan perlakuan antarlembaga pendidikan dalam satu wilayah yang sama berpotensi menimbulkan keresahan bagi wali murid dan pihak sekolah.
Guna memastikan program ini berjalan sesuai relnya, DPRD Kabupaten Pasuruan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan kesiapan infrastruktur pendukung di daerah.
Fokus Evaluasi DPRD:
Efektivitas Distribusi: Memastikan alur distribusi makanan mencapai seluruh sasaran di 24 kecamatan.
Kesiapan Infrastruktur: Mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat standarisasi dapur umum agar tidak ada lagi alasan penundaan.
Pemerataan Target: Memastikan program menyasar seluruh siswa, ibu hamil, dan ibu menyusui secara serentak.
“Tujuannya memang sangat bagus, tapi ini harus menjadi gerakan nasional yang bergerak secara total, bukan setengah-setengah. Kami akan kawal terus agar tidak ada lagi istilah pilih-pilih dalam urusan gizi anak bangsa,” pungkas Samsul Hidayat. (Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.