Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk membangun Pulau Enggano bukan sekadar janji manis di atas kertas. Kali ini, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan resmi membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pulau Baai.
Tim ini dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor A.304.DISHUB.Tahun 2025 dan langsung bergerak cepat di lapangan.
Langkah ini menjadi tindak lanjut konkrit atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pulau Enggano.
Tim tersebut bukan sekadar forum koordinasi biasa, tetapi berisi perwakilan belasan kementerian/lembaga pusat yang diharapkan bekerja nyata untuk mempercepat pembangunan di kawasan paling barat Provinsi Bengkulu itu.
“Semua kementerian yang tercantum dalam Inpres sudah kita libatkan dalam tim ini. Kita ingin satu bahasa, satu langkah, satu tujuan: menyelamatkan dan membangun Enggano,” tegas Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan.
Salah satu misi utama tim ini adalah mempercepat normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, yang selama ini menjadi penghubung utama logistik dari dan ke Enggano.
Pendangkalan alur pelabuhan selama berbulan-bulan telah menyebabkan terganggunya distribusi barang, akses transportasi, dan pasokan logistik ke Enggano.
“Kalau alur pelabuhan tidak dibenahi, Enggano akan terus terisolasi. Itulah sebabnya kita bentuk tim ini agar pekerjaan lintas sektor bisa saling menopang,” ujar Helmi.
Ia menegaskan, penanganan Enggano tak bisa diserahkan ke satu instansi atau daerah saja. Perlu kerja sama lintas kementerian, lintas sektor, bahkan lintas kewenangan.
Karena itu, kehadiran pemerintah pusat harus benar-benar terasa sampai ke titik terluar seperti Enggano.
Langkah cepat pun mulai terlihat. Salah satunya datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sudah mengirimkan kapal ke perairan Enggano dan merencanakan pembangunan kampung nelayan modern di sana. Ini menjadi angin segar bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari laut, namun belum tersentuh infrastruktur perikanan yang memadai.
“Kita ingin nelayan Enggano punya fasilitas yang layak. Bukan hanya kapal dan alat tangkap, tapi juga tempat bersandar yang aman dan pasar yang stabil.”
Tak hanya KKP, kementerian lain juga diminta segera mengirim tim teknis ke Enggano untuk meninjau kebutuhan riil masyarakat secara langsung. Mulai dari energi, pendidikan, kesehatan, transportasi udara, hingga digitalisasi dan sinyal internet.
Tim Koordinasi ini berada langsung di bawah komando Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu dan bertanggung jawab penuh kepada Gubernur.
Artinya, seluruh progres, hambatan, dan solusi harus dilaporkan rutin ke pucuk pimpinan daerah, tanpa birokrasi bertele-tele.
“Tidak boleh ada alasan lambat karena jarak atau prosedur. Semua harus gerak cepat. Ini bukan proyek biasa, ini misi negara,” tandas Helmi.
Segala biaya operasional tim akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, ditambah sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
Hal ini diatur jelas dalam keputusan gubernur demi memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja tim.
Pembentukan tim ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu tak main-main menyikapi persoalan Enggano. Di tengah tantangan geografis dan minimnya perhatian pusat selama bertahun-tahun, Helmi Hasan ingin menjadikan Enggano sebagai wajah baru dari pembangunan yang adil dan merata.
“Enggano bukan pinggiran. Ia adalah halaman depan Indonesia di Samudera Hindia. Sudah waktunya kita hadir di sana secara utuh, bukan sambil lalu,” pungkas Helmi. (NB)
Sumber: dikutip dari media radarbengkulu.com
