Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Munculnya narasi negatif di media sosial terkait keberangkatan Walikota Bengkulu bersama rombongan pejabat eselon 2 ke Yogyakarta, maka terkait hal tersebut perlu diluruskan sehingga tidak memberikan informasi yang mengarah upaya mendiskreditkan walikota.
Perlu diketahui bahwa Walikota bersama beberapa pejabat eselon 2 melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta mulai tanggal 5 hingga 9 Agustus 2025. Selain itu yang ikut dalam rombongan walikota adalah tim kesenian dari SMKN 5 Kota Bengkulu.
Kegiatan Walikota dalam rangka memenuhi undangan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Sebuah asosiasi yang beranggotakan seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten se Indonesia.
Tujuan Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) adalah membangun kerjasama antar daerah dalam pelestarian cagar budaya, upaya membangun kesepahaman berkaitan pelestarian situs cagar budaya di setiap daerah, wadah promosi wisata budaya bagi masing-masing daerah.
Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk pengembangan potensi pusaka daerah terutama dalam sektor pariwisata dan ekonomi.
“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan kegiatan Walikota dan rombongan sebagai bentuk pemborosan anggaran negara. Apalagi sampai dituding ajang plesiran. Kegiatan Rakernas yang diinisiasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia sangat bermanfaat dan penting bagi Pemerintah Kota Bengkulu, untuk saling bertukar ide, gagasan, dan program tentang bagaimana mempromosikan wisata kepada pihak luar. Terutama berkaiatan dengan pengelolaan obyek wisata yang berstatus cagar budaya dan potensi wisata yang berbasis kearifan lokal masing-masing daerah” kata anggota tim hukum Pemerintah Kota Bengkulu Elfahmi Lubis.
Seluruh pembiayaan kegiatan tersebut dibebankan kepada masing-masing anggaran setiap OPD. Dimana setiap OPD sudah memiliki anggaran untuk itu sehingga tidak akan menganggu anggaran bagi program-program pro rakyat.
“Anggaran untuk kegiatan ini dibebankan pada anggaran masing OPD, dan memang dana untuk kegiatan seperti ini telah dianggarkan. Jadi tidak benar kalau dikatakan menghambur-hamburkan keuangan negara. Karena pak Walikota patuh, komitmen, dan sangat konsisten untuk mensukseskan program efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat.
Maka, untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat dan kontribusi besar bagi nilai tambah pembangunan kota, maka walikota sudah komitmen tidak akan memberikan ijin kepada OPD untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud.
‘‘Untuk itu pak walikota selalu mendorong agar kegiatan yang tidak memiliki nilai tambah bagi pembangunan jangan pernah dibebankan pada anggaran Pemkot. Maksimalkan saja dengan penggunaan teknologi IT seperti melalui zoom meeting dan sejenisnya,” Jelas pria yang juga Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini.
Ditambahkannya, mengapa Walikota berkepentingan sekali dengan kegiatan ini karena dalam Rakernas yang dihadiri para walikota dan bupati se Indonesia itu akan dirumuskan berbagai strategi pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan pendapatan daerah.
Hal ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Walikota Bengkulu bahwa menjadikan sektor sebagai program andalan dalam penerimaan pendapatan kota.
“Pak Wali dalam 100 hari kerja sudah membuktikan bagaimana beliau sangat serius dalam mengembangkan sektor pariwisata. Maka di tahap awal, walikota mengerahkan seluruh jajaran untuk melakukan revitalisasi secara besar-besaran terhadap berbagai destinasi wisata andalan yang ada di Kota Bengkulu. Sebagai contoh merevitalisasi kawasan Pantai Pantai Panjang dan Pantai Jakat. Dan upaya keras pak walikota sudah nampak, dimana kondisi berbagai destinasi wisata sudah mulai tertata dengan baik, sembari terus melakukan terobosan dan pembenahan sehingga pengunjung dari luar Provinsi Bengkulu menjadikan Kota Bengkulu sebagai tujuan wisata mereka” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai Advokat ini.
Masih menurut dia, bahwa walikota Bengkulu orang yang sangat terbuka dengan kritikan dan masukan dari berbagai pihak dan kalangan yang memiliki tujuan baik untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota. Bahkan, walikota berencana akan membuka ruang curah pendapat dengan warga, pakar, media, dan berbagai kalangan setiap bulannya yang nanti akan difasilitasi Pemerintah Kota.
Hal itu dilakukan dalam rangka untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi masyarakat bawah dan sekaligus sebagai wahana intropeksi serta evaluasi bagi Pemerintah Kota dalam setiap mengambil kebijakan.
“Pak Walikota itu orang sangat humble dan senang berdiskusi dengan warga. Bahkan, setiap hari beliau tidak pernah duduk manis di kantor tapi keliling ke sudut-sudut Kota memantau apa yang diperlukan warga dan bagaimana pemerintah cepat hadir ketika ada permasalahan di masyarakat. Silahkan kritik yang konstruktif kepada pak walikota, semakin sering diingatkan semakin baik agar setiap langkah dan kebijakan pak walikota benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, ” ungkap Ketua LBH-AP Muhammadiyah ini.
Terhadap berbagai narasi negatif yang berisi fitnah dan hoax yang ditujukan kepada walikota.Tim hukum sekedar mengingatkan agar cara-cara seperti tidak dilakukan karena akan memberikan implikasi secara hukum kepada pelakunya.
“Kami tim hukum tidak segan-segan mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap akun maupun orang perorangan yang menyebarkan fitnah berita hoax terhadap pak walikota, ” tandasnya. (NB)
