Rapat Paripurna, DPRD Provinsi Bengkulu Minta Pemprov Genjot PAD dan Percepat Serapan Anggaran
Bengkulu, Narasiberita.co.id.- DPRD Provinsi Bengkulu Menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatangan Nota kesepakatan dan kebijakan umum Anggarandan Prioritas palfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2025. Pada kamis (11/9/2025).
Usai rapat Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu Teuku Zulkarnain, SE, Menyampaikan Tahun anggaran 2025 memasuki kuartal terakhir. Sisa waktu yang tinggal hitungan bulan membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu harus bekerja lebih keras untuk mengejar dua target besar: pendapatan asli daerah (PAD) dan percepatan serapan anggaran.
Menurut Teuku, hingga awal September ini realisasi PAD masih minus sekitar Rp 23 miliar dari target yang ditetapkan.
“Kita masih punya waktu beberapa bulan. Artinya peluang mengejar masih terbuka, tapi memang harus ekstra kerja keras,” tegas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Teuku mengungkapkan, salah satu penyebab utama seretnya pendapatan daerah adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kondisi tersebut membuat masyarakat menunda pembayaran pajak.
“Itu yang bikin realisasi agak tertinggal. Tapi sekarang sudah mulai lancar setelah perda direvisi dan disahkan,” jelasnya.
Dengan aturan baru yang lebih jelas, kata Teuku, tinggal bagaimana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bengkulu bersama OPD teknis lainnya mampu mengoptimalkan potensi PAD yang ada.
“Kalau Rp 23 miliar itu bisa dikejar, kita tidak akan lagi berbicara soal defisit pendapatan. Justru bisa tercapai sesuai target,” katanya optimistis.
Selain soal pendapatan, DPRD juga menyoroti arah belanja dalam APBD Perubahan 2025. Teuku menegaskan, prioritas tetap diarahkan pada sektor vital: infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan.
“Itu yang harus jadi fokus. Meski nantinya dalam pembahasan bisa saja ada pergeseran, karena tidak semua SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) bisa digunakan,” urainya.
Ia menambahkan, percepatan serapan anggaran juga tak kalah penting. Banyak proyek fisik, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas publik lain, harus diselesaikan tepat waktu.
Ia menambahkan, percepatan serapan anggaran juga tak kalah penting. Banyak proyek fisik, mulai dari jalan, irigasi, hingga fasilitas publik lain, harus diselesaikan tepat waktu.
Ia menegaskan bahwa seluruh kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen KUA-PPAS sejalan dengan misi Gubernur Helmi Hasan dan dirinya, yaitu Program Bantu Rakyat.
“Ini bukan sekadar dokumen teknis. Ini panduan bagi OPD agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Dengan waktu yang kian sempit, tantangan Pemprov Bengkulu memang cukup berat. Di satu sisi, target PAD harus dikejar agar tidak terjadi minus yang bisa berimbas pada kinerja keuangan daerah. Di sisi lain, percepatan serapan anggaran harus dipacu agar program pembangunan tidak sekadar rencana di atas kertas.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serapan anggaran kerap menumpuk di akhir tahun, bahkan ada yang gagal dilaksanakan. Kondisi ini sering menuai kritik publik karena pembangunan fisik yang ditunggu masyarakat tidak kunjung selesai. DPRD berharap hal itu tidak terulang.
“Kalau semua OPD bisa berlari kencang, baik PAD maupun serapan, maka kinerja Pemprov akan terlihat nyata. Ini sekaligus menjawab ekspektasi masyarakat yang ingin pembangunan tidak hanya janji,” ujar Teuku.
Sementara itu, Mian menekankan pentingnya kerja sama semua pihak.
“APBD Perubahan ini adalah wujud kolaborasi legislatif dan eksekutif. Kalau semua bergerak bersama, kita bisa menutup tahun 2025 dengan hasil yang lebih baik,” tandasnya.
Bagi masyarakat Bengkulu, janji-janji percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sudah sering terdengar.
Kini publik menunggu aksi nyata, apakah di sisa waktu 2025 ini Pemprov mampu menunjukkan performa lebih baik.
Target PAD Rp 23 miliar yang harus dikejar bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan sumber daya penting untuk mendanai pembangunan. Begitu juga percepatan serapan anggaran yang akan menentukan apakah jalan diperbaiki tepat waktu, sekolah direnovasi, atau fasilitas kesehatan ditambah.
Akhir tahun tinggal tiga bulan lagi. Mampukah Pemprov Bengkulu menuntaskan pekerjaan rumah besar ini? Masyarakat tentu berharap, kali ini janji pemerintah tidak berakhir sebagai catatan rapat semata, tetapi benar-benar terlihat di lapangan. (NB) Adv
