Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Upaya percepatan pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu menjadi perhatian serius dari Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Drs. H. Sumardi, M.M.
Ia menilai, langkah ini tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, tetapi juga menyentuh urat nadi perekonomian daerah yang bertumpu pada aktivitas pelabuhan.
Dalam pernyataannya, Sumardi menyampaikan apresiasi kepada PT Pelindo yang telah menindaklanjuti instruksi Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan untuk segera merespons permasalahan pendangkalan yang mengganggu kelancaran distribusi barang dan logistik.
“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dari Pelindo. Tentu, ini menunjukkan adanya keseriusan dalam merawat dan mengembangkan potensi ekonomi Bengkulu. Apalagi ini atas instruksi langsung dari Bapak Gubernur Helmi Hasan,” ujar Sumardi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/4/2025).
Namun demikian, Sumardi juga memberikan sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan pengerukan. Ia menilai peralatan yang digunakan saat ini belum cukup memadai untuk menangani sedimentasi pasir yang masuk secara terus-menerus ke area alur pelayaran.
“Kalau kita lihat dengan kondisi alat berat yang ada sekarang, pengerukannya belum maksimal. Justru dikhawatirkan pasir yang masuk lebih banyak daripada yang berhasil dikeluarkan. Oleh karena itu, saya mendorong agar ditambah dengan alat berat yang memiliki daya hisap besar. Seperti kapal penghisap yang digunakan di pelabuhan berskala besar,” terang Sumardi.
Menurutnya, keterlambatan atau tidak optimalnya pengerukan bisa berdampak langsung pada penurunan aktivitas bongkar muat kapal dan menghambat pertumbuhan sektor logistik.
Hal ini tentu akan berdampak pada perlambatan ekonomi daerah secara menyeluruh. Ini mengingat pelabuhan merupakan pintu gerbang utama arus barang di Bengkulu.
Sejak beberapa tahun terakhir, Pelabuhan Pulau Baai menghadapi tantangan serius akibat pendangkalan alur pelayaran.
Kapal-kapal besar yang hendak bersandar terpaksa menunggu pasang tinggi atau bahkan dialihkan ke pelabuhan lain.
Kondisi ini membuat biaya logistik meningkat dan efisiensi pengiriman menurun.
Sumardi pun berharap, dengan adanya alokasi dana sebesar itu, proses pengerukan bisa dilakukan secara menyeluruh.
Termasuk membenahi infrastruktur pendukung lainnya. Seperti dermaga, sistem navigasi, hingga penguatan tanggul.
“Jangan sampai ini hanya jadi proyek sesaat. Harus ada perencanaan matang dan keberlanjutan. Kita ingin Pulau Baai tidak hanya bebas dari pendangkalan, tapi juga naik kelas sebagai pelabuhan strategis nasional,” tegas Sumardi.
Ia juga mendorong sinergitas antara Pemprov, DPRD, dan Pelindo agar pengawasan proyek pengerukan ini berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“Anggaran sebesar itu harus benar-benar dimanfaatkan dengan efisien dan tepat sasaran. Kita akan kawal bersama pelaksanaannya agar bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat.”
Menanggapi hal itu, Gubernur Helmi Hasan sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya untuk mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun guna menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas.
“Ini adalah bentuk dukungan nyata dari pemerintah pusat terhadap Bengkulu. Anggaran sebesar itu bukan hanya untuk pengerukan semata, tetapi juga untuk mendukung modernisasi pelabuhan agar dapat menjadi simpul logistik regional yang kompetitif,” ujar Helmi dalam sebuah kesempatan belum lama ini.
NB
