Tutup Bulan K3 Nasional 2026, Pemkab Probolinggo Perkuat Budaya Kerja Selamat dan Layanan Pekerja Migran
PROBOLINGGO-Jatim, Narasiberita.co.id- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo resmi menutup rangkaian peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2026 melalui acara talkshow inspiratif di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi komitmen perusahaan dalam melindungi aset paling berharga mereka, yaitu tenaga kerja, sekaligus meluncurkan inovasi layanan baru bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Talkshow yang mengusung tema “Membangun Budaya K3 melalui Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja” ini dihadiri oleh sekitar 80 perwakilan OPD dan pimpinan perusahaan swasta.
Poin Utama Diskusi:
Pencegahan Penyakit Akibat Kerja (PAK): Dokter Spesialis Okupasi RS Wonolangan, dr. Lubna Anwar Sadat, menekankan pentingnya deteksi dini kesehatan karyawan untuk menghindari dampak medis jangka panjang akibat lingkungan kerja.
Perlindungan Jaminan Sosial: BPJS Ketenagakerjaan Probolinggo memastikan bahwa setiap risiko kerja harus terproteksi secara finansial guna menjamin kesejahteraan keluarga pekerja.
Edukasi Masif: Kepala Disnaker, Saniwar, mencatat bahwa mayoritas perusahaan kini telah aktif membudayakan K3, salah satunya melalui media edukasi visual dan pemasangan banner di area produksi.
“Sejak 12 Januari lalu, kegiatan telah melibatkan 100 perusahaan. Bahkan, 14 perusahaan di antaranya sukses meraih penghargaan K3 dari Gubernur Jawa Timur,” ungkap Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto.
Acara penutupan ini juga dirangkai dengan peninjauan Loket Layanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di MPP Kabupaten Probolinggo. Layanan ini merupakan tindak lanjut MoU antara Bupati Probolinggo dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Manfaat Layanan PMI di MPP:
Akses Informasi Prosedural: Warga dapat mengetahui peluang kerja luar negeri yang resmi dan aman.
Transparansi Biaya & Syarat: Memastikan calon pekerja tidak terjebak praktik percaloan.
Minimalisir PMI Ilegal: Memberikan edukasi hukum agar tenaga kerja terlindungi sepenuhnya oleh negara sejak sebelum berangkat.
Staf Ahli KP2MI, Prof. Dr. Moch. Chotib, berharap loket ini menjadi garda terdepan dalam memberantas pemberangkatan ilegal yang selama ini merugikan warga.
Daftar Narasumber Strategis:
Saniwar: Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo (Kebijakan K3 Daerah).
Nurhadi Wijayanto: Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Probolinggo (Jaminan Kecelakaan Kerja).
dr. Lubna Anwar Sadat: Spesialis Okupasi RS Wonolangan (Kesehatan Kerja). (Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.