Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Proyek pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, SE, yang menilai PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Bengkulu alias Pelindo terlalu tertutup dalam proses pengerjaan proyek vital tersebut.
Menurut Teuku, pengerukan alur pelayaran bukan proyek biasa. Ia menyebut proyek ini sangat strategis karena menyangkut kelancaran transportasi laut dan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pulau Baai, termasuk akses penting menuju Pulau Enggano. Karena itu, ia mendesak Pelindo agar tidak bermain-main dengan transparansi.
“Ini pelabuhan milik publik. Harusnya terbuka, jangan seperti kerja diam-diam. Kita semua berhak tahu sudah sejauh mana pengerukan dilakukan, seperti apa hasilnya, dan bagaimana standar yang dipakai,” tegas Teuku saat diwawancarai Senin (2/6/2025).
Ia menyebutkan, transparansi bukan sekadar laporan belaka. Ada standar teknis yang harus dicapai, seperti lebar alur pelayaran minimal 600 meter dan kedalaman minus 12 meter Low Water Spring (LWS).
“Kalau targetnya begitu, ya harus sesuai. Jangan cuma ditulis di atas kertas,” ujarnya tajam.
Lebih jauh, Teuku mengingatkan agar jangan sampai proyek pengerukan ini menyisakan masalah baru di kemudian hari. Menurutnya, jika pengerjaan tidak memenuhi standar, akan berdampak besar pada operasional pelabuhan.
“Sekali salah, dampaknya bisa bertahun-tahun. Kapal besar bisa gagal sandar, logistik terganggu, bahkan ekonomi daerah ikut terpukul. Ini bukan soal proyek biasa, ini soal denyut nadi perdagangan Bengkulu,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya laporan berkala dari Pelindo kepada publik dan stakeholder.
“Kami di DPRD saja tak pernah menerima update rutin. Padahal ini proyek yang menyedot anggaran besar dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Jangan ditutup-tutupi,” katanya.
Ia bahkan menyebut bahwa warga sekitar dan pelaku usaha pelabuhan juga mempertanyakan kenapa tidak ada papan informasi atau laporan perkembangan yang dipublikasikan secara berkala.
Bukan hanya proses pengerukan yang jadi perhatian, Teuku juga menyinggung rencana pemeliharaan pasca pengerukan. Ia menyebut, proyek ini tak akan ada artinya jika tidak ada pemeliharaan rutin setelah alur kembali dibuka.
“Jangan sampai habis dikeruk, terus dibiarkan lagi sampai dangkal. Siklus seperti ini yang terus terjadi. Harus ada rencana jangka panjang agar pelabuhan tetap fungsional,” ujar politisi tersebut.
Menurutnya, pemeliharaan ini penting agar investasi negara dan perusahaan tidak mubazir.
“Kalau hanya semangat di awal, lalu mandek di tengah jalan, itu bukan pembangunan namanya,” tegasnya.
Teuku juga mendorong agar pengerjaan pengerukan ini diselesaikan tepat waktu. Keterlambatan pengerjaan, menurutnya, bukan hanya masalah teknis tapi bisa menjadi bola salju yang memperparah kondisi pelabuhan.
“Kita tidak bisa lagi menoleransi keterlambatan. Ini menyangkut nasib ribuan pekerja, distribusi barang, bahkan harga kebutuhan pokok di Pulau Enggano yang bergantung pada kapal logistik dari Pulau Baai,” ujarnya.
Ia berharap Pelindo segera membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan tidak defensif terhadap kritik.
“Kami bukan mencari-cari kesalahan, tapi ingin memastikan proyek ini berjalan dengan benar, transparan, dan bermanfaat untuk semua pihak,” tutupnya. (NB)
Sumber: radarbengkulu
