Bengkulu, Narasiberita.co.id.-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, membuka acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran hingga Triwulan III dan Sosialisasi Langkah Akhir Tahun 2024 di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur, Rabu (16/10/2024).
Acara ini menampilkan pejabat penting, termasuk Kepala KPPN Kota Bengkulu, Muhammad Arief Barata, dan Kepala Bapperida, Yuliswani.
Bukankah pentingnya evaluasi anggaran untuk memastikan penggunaan APBN yang efektif dan efisien.
Ia mengungkapkan anggaran APBN Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar Rp 3,1 triliun, meski sebagian harus dikembalikan ke kabupaten dan kota untuk program pembantuan dan dekonsentrasi.
“APBN sangat berarti bagi pembangunan daerah kita, tetapi kita dihadapkan pada tantangan mengangkat pegawai baru tanpa tambahan anggaran yang signifikan. Kita harus menjaga keseimbangan belanja pegawai dan menyelesaikan permasalahan tenaga kerja yang belum selesai,” kata Isnan.
Ia menambahkan bahwa efektivitas dan efisiensi anggaran penting untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Evaluasi ini untuk memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal. Mari kita koordinasikan langkah akhir tahun ini agar seluruh tujuan pembangunan tercapai.
Isnan juga mengapresiasi pencapaian indeks pembangunan daerah yang tinggi tahun ini sebagai bukti komitmen pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, menekankan pentingnya mengikuti prinsip penggunaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Ia menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk kelancaran program pembangunan.
Kepala KPPN Kota Bengkulu, Mohammad Arief Barata, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan APBN untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran.
Acara ini ditutup dengan penyerahan sertifikat apresiasi dari KPPN kepada Bappeda sebagai penghargaan atas kolaborasi dalam evaluasi dan sosialisasi anggaran. Sesi diskusi membahas tentang pelanggaran pengelolaan anggaran, transparansi, dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat. (NB)
