Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dievaluasi di Pasuruan, Wali Kota Soroti Sinkronisasi Kebijakan Lokal
Kota Pasuruan- Jatim, Narasiberita.co.id-Kalangan akademisi dan mahasiswa menggelar diskusi publik bertajuk “Bedah Kebijakan: Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” pada Minggu siang (9/11/2025).
Acara yang diselenggarakan oleh Aliansi Cendekiawan Mahasiswa Pasuruan ini bertujuan menjadi ruang refleksi kritis terhadap kinerja pemerintah nasional.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, bersama sejumlah akademisi, tokoh muda, dan mahasiswa dari berbagai kampus.
Pentingnya Kebijakan yang Menjawab Persoalan Lokal
Wali Kota Adi Wibowo menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, kebijakan yang efektif harus mampu menjawab persoalan lokal dengan dukungan strategis dari pusat.
“Kami di daerah sangat merasakan dampak langsung dari setiap kebijakan nasional. Maka, komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Adi Wibowo.
Tinjauan Kritis Akademisi
Diskusi yang dimoderatori oleh Erdogan Thayyib ini menghadirkan pakar kebijakan publik, di antaranya Gus H Nailurrochman, Rohani Siswanto, Dr. Moch Mubarok Muharam, serta Dr. Mochammad Taufiq.
Dr. Mubarok menilai kebijakan pemerintah pusat perlu memperkuat sisi implementasi agar tidak berhenti pada tataran wacana. Ia menekankan, dampak kebijakan harus diukur pada masyarakat kecil dan bagaimana daerah diberi ruang berinovasi.
Gus Nailurrochman menyoroti urgensi partisipasi publik dan kolaborasi, menilai kritik konstruktif dari mahasiswa sebagai bentuk kontribusi, bukan sekadar oposisi.
Komitmen Mahasiswa dan Hasil Rekomendasi
Koordinator Aliansi, M Ubaidillah Abdi, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi refleksi penting bagi mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Kami ingin memastikan suara mahasiswa tetap hadir dalam proses evaluasi kebijakan nasional,” tegasnya.
Acara diakhiri dengan perumusan rekomendasi hasil diskusi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan pusat. Rekomendasi tersebut mencakup masukan tentang penguatan kebijakan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dan strategi menghadapi tantangan pembangunan mendatang.
Ketua Pelaksana, M Qomaruddin, menambahkan bahwa diskusi ini akan digelar berkala untuk menjalin sinergi.
“Kami tidak hanya ingin mengkritisi, tetapi juga memberi solusi berbasis data dan realitas di daerah,” tutupnya. (Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.