Bengkulu, Narasiberita.co.id.-Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Soroso, menyatakan estimasi dana yang diperlukan untuk pembangunan jalan mencapai Rp 500 miliar.
Angka tersebut jauh di atas alokasi dana yang tersedia saat ini, yakni hanya sebesar Rp 80 miliar
Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu mengungkapkan kebutuhan anggaran besar untuk pembangunan dan peningkatan jalan di seluruh wilayah provinsi pada tahun 2025.
“Untuk di tahun depan itu, prioritas pembangunan masih pembangunan dan peningkatan jalan yang di butuhkan masyarakat, untuk Anggara yang dibutuhkan itu sekitar 500 miliar tapi baru terplotting 80 miliar sedangkan dilapangan itu untu jalan di 9 kabupaten dan 1 kota di Bengkulu membutuhkan 500 miliar,” ujar Tejo.
Ia menjelaskan, setiap kabupaten membutuhkan alokasi dana pembangunan sekitar Rp 50 miliar agar peningkatan kualitas jalan bisa menyentuh semua daerah prioritas.
“Anggaran Rp 80 miliar yang ada saat ini jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Karena itu, kami sedang menunggu pembahasan di DPRD dan kami juga sudah mengajukan untuk setiap kabupaten itu berkisar 50 miliar.”tambah Tejo.
Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Bengkulu masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPRD. Tejo berharap anggota legislatif dapat memahami urgensi dari usulan ini. Ia menyebut, peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang bagi pertumbuhan daerah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak di DPRD untuk menjelaskan pentingnya usulan ini. Harapannya, semua pihak dapat sepakat bahwa anggaran ini adalah kebutuhan mendesak, bukan hanya proyek tahunan,” ujar Tejo.
Meski demikian, ia juga menyadari adanya keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Oleh karena itu, Dinas PUPR tengah mencari opsi pendanaan lain, termasuk mengajukan bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR.
“Kami optimis, jika proposal ini disampaikan dengan data yang jelas, pusat juga akan memberikan dukungan,” tambahnya.
Tejo menekankan bahwa perbaikan dan pembangunan jalan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ia mencontohkan, akses jalan yang baik dapat mendukung distribusi hasil pertanian dan komoditas unggulan seperti kopi, sawit, dan karet dari daerah-daerah pedalaman ke pusat-pusat perdagangan.
“Peningkatan kualitas jalan bukan hanya soal kenyamanan berkendara, tapi juga soal ekonomi. Akses jalan yang memadai akan mengurangi biaya logistik dan waktu tempuh, sehingga memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku UMKM,” jelasnya.
Selain itu, Tejo menyebut sejumlah daerah di Bengkulu yang masih memerlukan perhatian serius, terutama wilayah-wilayah dengan infrastruktur jalan yang belum memadai. Di antaranya adalah Kabupaten Seluma, Bengkulu Utara, dan Lebong, yang kerap dikeluhkan masyarakat karena kondisi jalan rusak parah dan sulit dilalui saat musim hujan.
“Untuk wilayah-wilayah ini, kami berharap alokasi dana yang lebih besar dapat segera disetujui, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh, bukan tambal sulam,” ujar Tejo.
Saat ini, Dinas PUPR Provinsi Bengkulu masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPRD. Tejo berharap anggota legislatif dapat memahami urgensi dari usulan ini. Ia menyebut, peningkatan kualitas infrastruktur jalan merupakan investasi jangka panjang bagi pertumbuhan daerah.
“Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak di DPRD untuk menjelaskan pentingnya usulan ini. Harapannya, semua pihak dapat sepakat bahwa anggaran ini adalah kebutuhan mendesak, bukan hanya proyek tahunan,” ujar Tejo.
(Ida)
