Jakarta, Narasiberita.co.id.-Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, telah melantik menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin pagi (21/10/2024).
Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian baru: Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham siap melakukan transformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih dan ingin menjadi contoh bagi kementerian lain dalam hal transformasi.
“Upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan adalah kebijakan presiden, yang bertujuan untuk penajaman fungsi, tugas, dan program. Itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).
Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian baru diharapkan dapat diatasi paling lambat pada Juni 2025.
“Kemenkumham akan menyelesaikan semua yang terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian maupun sarana prasarana,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, sebelumnya menyetujui bahwa kehadirannya telah mempersiapkan perubahan dinamika ini.
“Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham,” ujarnya saat menyampaikan laporan penyambutan para menteri dan wakil menteri di Graha Pengayoman.
Tim Transisi Kemenkumham telah menyusun langkah-langkah strategi, termasuk mempersiapkan rancangan SKB untuk mengalihkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing kementerian, serta mengubah anggaran untuk tahun 2025.
“Kami juga telah menyiapkan laporan keuangan dan laporan penerimaan dana hibah,” tambah Niko.
Dalam hal sumber daya manusia, tim transisi akan memfokuskan pada spesialisasi SDM berdasarkan fungsi baru di masing-masing kementerian.
Proses pengelolaan aset juga tengah dipersiapkan untuk alokasi ke masing-masing kementerian.
“Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan,” tutup Nico.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Santosa, menegaskan komitmennya untuk mendukung para menteri dan wakil menteri yang baru dilantik. “Kami di jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu siap mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan amanah ini,” ujarnya.
Dengan transformasi ini, diharapkan Kemenkumham dapat lebih efektif dalam pelaksanaannya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Berikut adalah daftar nama menteri dan wakil menteri yang mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia:
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Si.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
Menteri Hukum : Dr. Supratman Andi Agtas, SH, MH
Wakil Menteri Hukum : Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH, M.Hum.
Menteri HAM : Natalius Pigai, S.IP.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia : Mugiyanto Sipin.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen Pol. Dr. Agus Andrianto, SH, MH
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, SE, ME, MBA. (nb)
