Pemprov Bengkulu Siapkan Lahan Pembangunan Kanwil Imigrasi dan Pemasyarakatan
Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penguatan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan Kantor Wilayah (Kanwil) Imigrasi dan Kantor Wilayah (Kanwil) Pemasyarakatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hibah lahan oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (5/2/2026).
Penandatanganan NPHD ini turut disaksikan Inspektorat serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu. Langkah ini merupakan bentuk dukungan Pemprov Bengkulu terhadap kebijakan pemerintah pusat, khususnya penyesuaian kelembagaan akibat pemekaran kementerian yang berdampak pada penambahan instansi vertikal di daerah.
Gubernur Helmi Hasan menyampaikan bahwa ketersediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembentukan kantor wilayah baru.
Pemerintah pusat, menurutnya, memiliki keterbatasan dalam penyediaan lahan dalam waktu singkat, sehingga pemerintah daerah perlu mengambil peran strategis.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dengan langkah ini, pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat dan dirasakan secara langsung,” ujar Helmi Hasan.
Ia menambahkan, pemekaran wilayah dan kelembagaan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Helmi Hasan juga menyinggung sejarah Bengkulu yang sebelumnya tergabung dalam wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sebelum menjadi provinsi sendiri dengan wilayah yang terus berkembang melalui pemekaran kabupaten dan kota.
Selain mendukung penguatan layanan imigrasi dan pemasyarakatan, Pemprov Bengkulu juga mendorong kolaborasi lintas pemerintahan dalam menyukseskan program strategis nasional, salah satunya Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan.
Pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum optimal, baik milik provinsi, kementerian, lembaga, maupun kabupaten/kota, dinilai menjadi solusi percepatan pembangunan.
Provinsi Bengkulu disebut sebagai salah satu daerah yang bergerak cepat dalam mendukung program-program nasional.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Pemprov Bengkulu optimistis pembangunan infrastruktur kelembagaan serta peningkatan pelayanan publik dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (NH)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.