Pemprov Bengkulu Rilis Ringkasan LPPD 2025, IPM Naik dan Kemiskinan Menurun

Bengkulu, Narasiberita.co.id. – Pemerintah Provinsi Bengkulu merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang menunjukkan sejumlah capaian positif dalam kinerja makro pembangunan daerah.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bengkulu mengalami peningkatan dari 74,91 pada 2024 menjadi 75,68 pada 2025 atau tumbuh 1,03 persen.

Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 13,56 persen menjadi 12,08 persen atau turun signifikan sebesar 10,91 persen.

Pemprov Bengkulu Tegaskan Komitmen Bersih dari Gratifikasi, Klarifikasi Dugaan Pungli Jabatan

26/03/2026

Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 4,62 persen menjadi 4,80 persen.

Pendapatan per kapita masyarakat Bengkulu turut mengalami kenaikan dari Rp49,23 juta pada 2024 menjadi Rp52,30 juta pada 2025 atau tumbuh 6,24 persen.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian. Tingkat pengangguran mengalami kenaikan dari 3,11 persen menjadi 3,41 persen atau naik 9,65 persen. Sementara itu, ketimpangan pendapatan juga meningkat dari 0,342 menjadi 0,349 atau naik 2,05 persen.

Pemprov Bengkulu Tiadakan Open House, Pilih Turlap Bantu Masyarakat Saat Idulfitri

25/03/2026

Dalam sektor pelayanan dasar, khususnya urusan pendidikan, Pemprov Bengkulu juga mencatat sejumlah capaian kinerja.

Persentase partisipasi pendidikan menengah bagi anak usia 16–18 tahun tercatat sebesar 71,13 persen.

Sementara itu, partisipasi pendidikan khusus bagi anak usia 4–18 tahun penyandang disabilitas mencapai 96,03 persen.

Di sisi lain, kondisi sarana prasarana pendidikan masih menjadi perhatian, di mana persentase toilet sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB dalam kondisi baik baru mencapai 45,63 persen.

Dokumen LPPD Tahun 2025 ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan capaian ini menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik ke depan. (Nrl)