Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengkaji dan membuka ruang dialog bagi masyarakat soal investasi tambang emas yang ada di Kabupaten Seluma, demi mencegah adanya persoalan di kemudian hari.
“Pokoknya kalau soal tambang emas itu, prosesnya sudah lama berjalan. Bupati Seluma zaman dulu sudah setuju. DPRD juga sudah perubahan RTRW-nya, DPRD sudah setuju. Menteri-menteri pun sudah setuju. Gubernur lama pun juga sudah menunjukkan persetujuan, tetapi hari ini kita masih terus buka ruang dialog,” kata Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di Bengkulu, Senin (23/6/2026).
Dengan ruang dialog tersebut, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman tentang rencana tambang emas itu dan juga memastikan masyarakat menerima manfaat dari berbagai investasi yang masuk ke Bumi Merah Putih itu.
“Agar kemudian masyarakat betul-betul (memiliki pemahaman, dan memastikan memberi manfaat). Kan nggak ada satu pun dahulu yang bicara mengenai pemerintah dapat apa, (harus) dapat saham, jangan kita hanya menyetujui tapi kemudian tidak dapat apa-apa,” kata dia.
Oleh karena itu lah, Pemerintah Provinsi Bengkulu masih terus membuka ruang dialog agar memastikan daerah dan masyarakat menerima manfaat dari keberadaan investasi yang masuk ke Bengkulu.
“Jadi sekarang dalam konteks kita masih ingin mendengar masukan-masukan dari setiap masyarakat, mendengar semua pihak. Artinya seperti ini, kita logis soal investasi. Kita tidak boleh pula anti-investasi,” kata Helmi.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menyatakan pemerintah provinsi terus mengkaji secara mendalam terkait potensi eksplorasi penambangan emas yang ada di Kabupaten Seluma berkaca dari situasi tambang nikel di Raja Ampat.
“Tentu kita ingin betul-betul pelajari betul secara utuh karena nanti kita tidak mau setelah nanti ada persetujuan dari pemerintah kemudian muncul masalah-masalah,” kata dia.
Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai saat ini belum memberikan persetujuan untuk kegiatan eksplorasi emas di Kabupaten Seluma tersebut.
Pemerintah kata Gubernur Helmi Hasan akan memberikan persetujuan kalau masyarakat setuju tambang emas tersebut serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Dan kemudian ada kemanfaatan. Contohnya ada saran soal saham, di Banyuwangi itu ada juga penambangan emas begitu, pemerintahnya juga mendapatkan bagian saham kurang lebih setiap tahun Rp1 triliun. (Terkait Bengkulu) tentu Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak akan berbeda dengan pandangan masyarakat,” ujarnya. (NB) Adv
