Pemkot Bengkulu Percepat Pembangunan Gerai Koperasi Sembako Merah Putih Setiap Kelurahan

Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Pemerintah Kota Bengkulu mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Sembako Merah Putih di setiap kelurahan.

Hal ini sebagai tindaklanjut arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Tujuan membangun koperasi di setiap kelurahan adalah untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menekan inflasi, dan mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Perkuat Kapasitas Kwalitas ASN, Kegiatan Asesmen Memasuki Tahap ke III

2/10/2025

“Pemerintah pusat meminta setiap daerah segera menindaklanjuti Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dengan mempercepat pembangunan Gerai Sembako Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan atau desa,” ujar Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Garda Reputra, Rabu (29/10/2025).

Menindaklanjuti hal ini, Diskop langsung melakukan inventarisasi dan identifikasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gerai.

Setiap gerai direncanakan memiliki luas minimal 1.000 meter persegi, sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.

Keberadaan gerai koperasi ini memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat.

Kopi Merah Putih, Wujudkan Perkopian Bengkulu Mendunia

2/10/2025

Nantinya, gerai Koperasi Merah Putih tidak hanya akan menjadi distributor kebutuhan pokok (sembako), tetapi juga menyediakan layanan apotek, kesehatan, serta menjadi tempat penampungan produk-produk UMKM lokal.

“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pusat ekonomi masyarakat dari kebutuhan sehari-hari, layanan kesehatan, hingga penyaluran produk UMKM,” jelasnya.

Hingga saat ini, dari total 67 koperasi kelurahan yang ada di Kota Bengkulu, baru sebagian yang telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pemkot Bengkulu berkomitmen untuk terus mempercepat proses penyesuaian agar seluruh koperasi kelurahan dapat segera memiliki gerai sesuai ketentuan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa, Inpres ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kemandirian dan kesejahteraan desa/kelurahan secara berkelanjutan. (NB)