Kejar Target Sebelum Lebaran, Pemkab Sidoarjo Genjot Perbaikan Serentak di 31 Ruas Jalan
SIDOARJO-jatim, Narasiberita.co.id- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) resmi memulai langkah masif perbaikan infrastruktur jalan.
Langkah ini diambil untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan warga, sekaligus memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Kepala Dinas PUBM SDA Sidoarjo, M. Makhmud, menegaskan bahwa proses pengerjaan akan dilakukan secara paralel dan simultan untuk mengejar efisiensi waktu.
Untuk mempercepat jangkauan perbaikan, Pemkab Sidoarjo membagi kewenangan pengerjaan dalam dua jalur utama:
Penanganan Langsung (PUBM): Mulai pekan ini, 16 ruas jalan kabupaten di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran, Gedangan, Sedati, dan Waru mulai dikerjakan secara serentak.
Skema PIWK (Kecamatan): Pada pekan berikutnya, sebanyak 15 ruas jalan tambahan akan ditangani langsung oleh para camat melalui mekanisme Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK).
“Sesuai arahan Bapak Bupati, seluruh pengerjaan ini kami targetkan rampung sebelum Hari Raya. Kami ingin saat Lebaran nanti, kondisi jalan sudah layak dan aman digunakan masyarakat,” jelas Makhmud.
Selain 31 ruas jalan yang telah dipetakan, Dinas PUBM SDA juga menyiapkan langkah khusus untuk kawasan vital:
Lingkar Timur: Disiapkan satgas khusus dan koordinasi lintas sektor untuk percepatan pengerjaan, termasuk upaya penambahan anggaran guna mengoptimalkan hasil.
Tim Reaksi Cepat: Dinas tetap membuka ruang untuk penanganan bersifat darurat. Jika ditemukan titik kerusakan parah yang membahayakan, tim akan langsung melakukan penambalan tanpa menunggu jadwal reguler.
Tak hanya fokus pada pengerjaan fisik jangka pendek, Dinas PUBM SDA tengah melakukan revolusi birokrasi dalam pengadaan jasa. Saat ini, sekitar 25 paket pekerjaan jalan sedang dalam tahap finalisasi perencanaan dan ditargetkan selesai Maret 2026 untuk segera dilelang secara serentak.
“Pola perencanaan dan lelang serentak ini akan menjadi standar baru, bahkan untuk tahun anggaran 2027 nanti. Dengan sistem ini, pengerjaan di lapangan bisa dimulai lebih awal, sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Eka)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.


















