Bengkulu, Narasiberita.co.id.- Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama (NU) di Provinsi Bengkulu masih menghadapi banyak tantangan.
Mulai dari minimnya pelatihan untuk tenaga pendidik, fasilitas yang jauh dari layak, hingga ketimpangan tunjangan bagi guru-guru madrasah.
Kondisi ini mencuat dalam agenda serap aspirasi yang digelar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan B. Najamudin, bersama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) dan Pengurus Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Provinsi Bengkulu, Senin (28/7/2025).
Ketua PERGUNU Provinsi Bengkulu, Prof. Johanes Sapri, yang hadir langsung dalam pertemuan itu membeberkan sejumlah persoalan mendasar yang selama ini dialami oleh lembaga pendidikan NU, baik di tingkat madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi.
“Persoalan paling dasar adalah minimnya pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) bagi tenaga pendidik. Guru-guru kita, khususnya di daerah pelosok, sangat jarang mendapat akses peningkatan kapasitas,” ungkap Sapri.
Padahal menurutnya, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik sangat vital dalam upaya mendorong kualitas pendidikan. Tanpa pelatihan berkala, sulit bagi para guru untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan metode pembelajaran yang semakin dinamis.
Tak hanya itu, Sapri juga menyoroti kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendidikan yang memprihatinkan.
“Masih ada sekolah-sekolah NU yang beratapkan terpal dan berdinding papan. Ini terjadi di abad ke-21. Ketika kita bicara transformasi digital dan kecerdasan buatan, realitanya, masih ada lembaga pendidikan kita yang belum punya ruang kelas yang layak,” keluhnya.
Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan dana operasional yang sangat terbatas. Hal ini membuat banyak sekolah dan madrasah NU kesulitan memenuhi kebutuhan dasar operasional. Mulai dari buku, alat tulis, hingga peralatan laboratorium.
Isu ketimpangan tunjangan pun tak luput dari sorotan. Sapri menyebut bahwa tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) kerap menerima perlakuan yang tidak setara dengan guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Tunjangan non-sertifikasi bagi guru di bawah Kemenag hanya sekitar Rp 1,5 juta. Sementara guru yang dinaungi Kemendikbudristek bisa mendapatkan hingga Rp 2 juta. Ini ketimpangan yang harus dibenahi,” tegasnya.
Tak hanya guru, siswa dan mahasiswa dari lembaga NU pun disebut sering kali kesulitan mengakses beasiswa pendidikan dari pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyatakan kesiapannya untuk menyampaikan semua masukan itu ke tingkat pusat.
“Sebagai perwakilan daerah di parlemen, kami akan menindaklanjuti aspirasi PERGUNU dan IPNU ini lewat alat kelengkapan dan kelembagaan yang tersedia di DPD RI,” kata Sultan.
Ia mengakui bahwa beberapa isu, seperti penataan posisi antara guru PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), masih dalam proses pembahasan di pusat.
“Kami juga akan sampaikan langsung ke Kemenag RI terkait persoalan akses beasiswa yang dirasakan pelajar madrasah dan pondok pesantren,” jelasnya.
Sultan menambahkan, dirinya akan mendorong penambahan alokasi beasiswa di Provinsi Bengkulu secara menyeluruh, termasuk bagi siswa dan mahasiswa yang belajar di bawah naungan NU.
“Saya akan perjuangkan agar beasiswa dari berbagai kementerian, baik Kemenag maupun Dikdasmen, bisa mengalir lebih banyak ke Bengkulu. Ini bagian dari komitmen kita dalam mencetak generasi unggul di daerah,” tegasnya.(NB)
